Mogok Tiga Kali, Kemenhub Evaluasi Pengoperasian LRT Palembang
Kementerian Perhubungan menegaskan akan mengevaluasi operasional kereta listrik ringan atau Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan. Ini lantaran pengoperasian LRT Palembang yang sudah tiga kali mogok dalam jangka waktu sepekan terakhir.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengatakan evaluasi dilakukan untuk memberi perbaikan kinerja kereta ringan ini secara menyeluruh. Apalagi dalam waktu dekat, kota Palembang akan menggelar helatan olah raga Asian Games 2018.
"Diharapkan dapat memberi solusi perbaikan kinerja operasional LRT secara keseluruhan." kata Zulfikri dalam keterangan resmi Kemenhub, Senin (13/8). (Baca: Serangkaian Proses Harus Dilalui Agar LRT Jakarta Bisa Beroperasi Penuh)
Perjalanan moda transportasi tersebut yang sempat berhenti mendadak karena masalah kelistrikan pada hari Minggu (12/8) kemarin. Kereta ringan ini mendadak berhenti saat perjalanan antara Stasiun Jakabaring dengan Stasiun Polresta.
Dari penyelidikan awal, ada indikasi terjadi masalah listrik atau short circuit pada sarana kelistrikkan yang mengakibatkan perjalanan LRT tersebut berhenti. Saat kejadian, sistem kelistrikan dua stasiun tersebut dimatikan sehingga oeprasional LRT berhenti.
(Baca: Jokowi Minta LRT Palembang Dapat Subsidi)
Zukfikri juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pengguna LRT Sumsel atas ketidaknyamanan akibat mogoknya transportasi ini. Apalagi transportasi ini sudah mengalami mogok sekurangnya tiga kali dalam seminggu. Oleh sebab itu Kemenhub bersama pihak lainnya saat ini masih menyelidiki permasalahan tersebut.
"Pemerintah berharap masyarakat bersabar dan tetap memberi dukungan LRT Sumsel," ujarnya.
Proyek LRT di Palembang ini sempat disinggung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Dia mengklaim ada penggelembungan biaya (mark up) dalam proyek ini. Dia mengacu indeks pembangunan LRT dunia yang mencapai US$ 8 juta per kilometer dan membandingkan nilai proyek kereta ringan Palembang yang mencapai Rp 12,5 triliun.
Menurutnya pemerintah menghabiskan US$ 40 juta per kilometer untuk pembangunan proyek tersebut. "Pikirkan saja mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 kilometer," kata Prabowo.
(Baca: Istana Tantang Prabowo Buka-bukaan Data Penggelembungan Dana LRT)
Namun pernyataan ini dibantah pihak Istana Kepresidenan. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menantang Prabowo buka-bukaan data penggelembungan dana proyek LRT ini. mengatakan persoalan data ini penting lantaran apabila tidak valid maka pernyataan Prabowo dapat dikategorikan memfitnah pemerintah. Masyarakat bisa menilai sendiri kebenaran data yang dipaparkan Prabowo.
"Saya menantang umpamanya mas Bowo (Prabowo) punya data yang benar dan kesimpulannya ada mark up, berikan data ke saya," kata Ngabalin.
(Baca Ekonografik: Nilai Proyek LRT Palembang Termahal di Dunia?)
