Program Peremajaan Sawit Rakyat Tersendat
Realisasi peremajaan (replanting) sawit rakyar (PSR) hingga Agustus 2018 masih jauh dari target sepanjang tahun ini sebesar 185 ribu hektare. Pemerintah menyebut akan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, sehingga menyebabkan program replanting tak optimal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Usai rakortas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dalam pelaksanaan program peremajaan sawit tersendat.
“Saya melakukan pengecekan siapa yang lambat, tapi saya minta harus mulai 1 September 2018,” kata Darmin di Jakarta.
Darmin mengatakan, pendanaan program peremajaan saat ini sudah disiapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dan perbankan. Karenanya, program PSR di Riau setidaknya harus sudah bisa dilakukan dalam waktu 10 hari.
(Baca : Jokowi Targetkan Peremajaan 25 Ribu Hektare Lahan Sawit di Riau)
Menurut data Kementerian Pertanian, realisasi peremajaan sawit tahun 2017-2018 baru mencapai 4.223 hektare. Angka tersebut masih jauh dari rekomendasi teknis peremajaan sawit sebagai syarat memperoleh pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebanyak 14.792 hektare, maupun dari target program PSR tahun lalu sebesar 20.780 hektare.
Sementara tahun depan, sasaran replanting sawit dalam program Kementerian Pertanian jauh lebih besar yakni mencapai 500 ribu hektare.
Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Agus Wahyudi menjelaskan pihaknya diminta untuk terus mencapai target peremajaan.
Catatannya, 5,61 juta hektare dari lahan perkebunan sawit rakyat, sebesar 2,4 juta hektare di antaranya harus diremajakan. “Kami melihat hambatan yang harus diatasi supaya percepatannya bisa terlaksana,” ujar Agus.
