Pemerintah Gandeng Sri Lanka Buka Akses Pasar Tekstil ke Uni-Eropa

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Jum'at 14/9/2018, 06.00 WIB

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Sri Lanka melakukan pengajuan ke Komisi Uni Eropa untuk membuka akses pasar ekspor ke Benua Biru itu.

industri tekstil
ANTARA FOTO/Maulana Surya
Peserta beasiswa industri tekstil mengikuti praktek pelatihan di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Senin (12/3/2018).

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri  mengunjungi Sri Lanka untuk menindaklanjuti peningkatan kerja sama perdagangan. Salah satunya adalah upaya bersama kedua negara untuk membuka pasar  Uni Eropa melalui ekspor pakaian jadi.

Jokowi meminta Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe untuk melakukan pengajuan bersama ke Komisi Eropa terkait pengiriman pakaian jadi untuk membuka akses pasar ke Uni-Eropa. “Kita harus melanjutkan pendekatan intensif sehingga proposal dapat diterima oleh Uni Eropa,” kata Jokowi dalam keterangan resmi dari Sri Lanka, Kamis (13/9).

(Baca : Kompetisi Pasar Ketat, Ekspor Tekstil Tertekan)

Berdasarkan Making Indonesia 4.0 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan satu dari lima sektor manufaktur prioritas yang tengah dikembangkan sebagai pionir dalam peta jalan penerapan revolusi industri keempat. Alasannya, industri TPT nasional telah memiliki daya saing tinggi karena struktur manufakturnya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Selain itu, produknya juga dikenal luas karena memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.

Kementerian Perindustrian mencatat, sebesar 30% pakaian jadi dari hasil industri TPT nasional dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, sedangkan 70% untuk ekspor. Nilai ekspor industri TPT nasional  pada 2017 pun tercatat mencapai US$ 12,58 miliar, tumbuh 6% dibanding tahun sebelumnya. Sektor TPT menyumbang Rp 150,43 triliun untuk Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu.

(Baca : Perjanjian Dagang Uni Eropa Bakal Naikkan Ekpor Tekstil 3 Kali Lipat)

Karenanya, Jokowi meminta pembentukan kelompok kerja antarnegara segera terealisasi untuk mengidentifikasi potensi dan mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi. “Kita harus mendorong agar sidang perdana kelompok kerja dapat dilaksanakan sesegera mungkin,” ujarnya.

Kepada PM Ranil, Jokowi juga mendorong dilalkukannya  studi kelayakan bersama untuk upaya pembentukan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia-Sri Lanka. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut menemani Jokowi.

(baca juga: Pengusaha Tekstil Minta Pemerintah Percepat Perjanjian Dagang)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha