Menteri Susi Sebut Penghematan Anggaran KKP Capai Rp 9 Triliun
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penghematan anggaran sekitar Rp 9 triliun sejak 2015. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengimbau pejabat kementerian dan lembaga lain melakukan hal serupa.
Susi mengatakan penghematan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) bisa mencapai Rp 400 triliun jika dilakukan secara serentak. “Kalau semua sadar, ini bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Jumat (21/9).
Dia menyebutkunci penghematan itu antara lain dengan membuat anggaran yang efektif dan efisien atau disebutnya sebagai program Susinisasi. Dia berujar program tersebut bertujuan agar pengeluaran KKP menjadi lebih tepat dapat dipertanggungjawabkanserta mengutamakan kepentingan para pelaku usaha dengan penggunaan nomenklatur yang jelas.
(Baca : Susi Minta Eksportir Perikanan Bisa Curi Kesempatan pada Perang Dagang)
Susi juga konsisten untuk memimpin langsung pengendalian anggaran. Seperti yang dilakukam pada Januari ketika ada proses penilaian anggaran yang dilanjutkan pada Juni ketika KKP mengevaluasi serapan dan efektivitas program berjalan, serta pada Desember evaluasi program dan persiapan untuk tahun berikutnya.
"Baru terasa dua tahun terakhir setelah kita sesuaikan penurunan dan penambahannya," ujarnya.
Hasilnya, dia menyebut pada 2015, pihaknya berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 1,09 triliun dari Rp 10,59 triliun. Kemudian pada 2016 ada penghematan Rp 2,93 dari pagu Rp 13,8 triliun yang kembali dirampingkan sebesar Rp 3,06 triliun dari Rp 10,91 triliun. Tahun lalu, ada efisiensi Rp 1,2 triliun dari anggaran Rp 9,29 triliun. Terakhir, tahun ini KKP juga mengkalim berhasil menghemat sekitar Rp 1 triliun.
Penghematan itu yang dilakukan dengan mengurangi kegiatan pendukung, efisiensi ongkos tiap unit, sinergi kegiatan antar-Direktorat Jenderal serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain dalam penyelenggaraan kegiatan. KKP juga melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas dan pertemuan.
Tahun 2015, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 930 miliar menurutnya berhasil diperketat menjadi Rp 240 miliar pada tahun 2017. "Semua ikut penghematan, tapi kami tidak defisit," kata Susi.
(Baca : Ekspor Perikanan Meningkat, Menteri Susi Sebut Karena Kebijakan KKP)
KKP mampu menyabet predikat A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sekaligus kementerian pertama yang mendapatkan predikat A dan mampu pertahankan predikatnya hingga tahun lalu.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan penurunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2019. Sebab, pagu anggaran KKP yang terus menurun sejak tiga tahun terakhir. Pagu anggaran KKP tahun depan hanya sekitar Rp 5,48 triliun, lebih rendah dibanding pagu indikatif APBN 2019 sebesar Rp 6,19 triliun.
(Baca : KKP Sebut Produksi Perikanan Cukup untuk Penuhi Kenaikan Konsumsi 11%)
Ketua Komisi Kelautan dan Perikanan DPR Edhy Prabowo menyatakan penurunan anggaran sebaiknya juga tetap disertai dengan kinerja baik Kementerian Kelautan Perikanan. “Pada dasarnya saya menyetujui namun harus ada komitmen dari menteri dan direktur jenderal,” kata Edhy, pekan lalu.
Edhy menuturkan pagu anggaran KKP terus menyusut sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pagu anggaran KKP yang diberikan pemerintah pada tahun depan menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp 7,28 triliun. Bahkan, tahun 2017, KKP mendapatkan jatah anggaran mencapai Rp 9,13 triliun.
