Bekraf Bawa Lima Tantangan Ekonomi Kreatif Indonesia ke Forum Dunia
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan membawa lima tantangan ekonomi kreatif Indonesia dalam The World Conference on Creative Economy (WCCE) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali pada 6-8 November nanti. WCCE diharapkan mampu memberikan solusi dari kelima masalah tersebut dan akan menjadi rekomendasi dalam Sidang Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kepala Bekraf Triawan Munaf mengatakan, kelima tantangan ekonomi kreatif Indonesia adalah kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem, dan pembiayaan industri kreatif. WCCE menjadi ajang potensial untuk menjawab kelima tantangan itu karena dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 50 negara. "Semua masalah ekonomi kreatif bisa menemukan solusi bersama untuk keberlangsungan dunia (lewat WCCE)," ujar Triawan dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (25/9).
WCCE yang mengusung tema inklusif kreatif bakal dihadiri oleh regulator, pelaku usaha, akademisi, dan media. Tokoh-tokoh yang menyatakan akan hadir dalam hajatan tersebut, antara lain Presiden China Film Corporation Le Kexi; Penulis Buku 'Orange Economy' Felipe Buitrago Restrepo; Wakil Presiden LEGO Peter Trilingsgraad; CEO BAP Production Bolanle Austen-Peters; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; CEO Bukalapak Achmad Zaki; dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya.
Dengan banyaknya tokoh yang hadir, Bekraf berharap forum ini menghasilkan titik temu (common ground) terkait persoalan di industri kreatif. "Kami juga mau belajar dari negara lain yang lebih dulu berkembang industri ekonomi kreatifnya," kata Triawan.
Secara tidak langsung, hasil dari pertemuan ini diharapkan menjadi bahan bagi Bekraf dan parlemen dalam menyusun Undang-Undang (UU) Ekonomi Kreatif. "Kami harapkan selesai tahun depan. Tanpa UU itu, roadmap seperti apapun tidak akan bisa (dibuat)," kata dia.
(Baca: Tumbuh Dua Digit, Bekraf Fokus Kembangkan Potensi Industri Film)
Menghasilkan Rekomendasi
Deputi Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf Endah Sulistianti menambahkan, hasil dari forum ini adalah rekomendasi untuk mengatasi persoalan di industri ekonomi kreatif, bukan hanya di Indonesia tetapi negara lain yang turut hadir. "Itu akan kami deklarasikan menjadi rekomendasi yang rencananya dibawa ke Sidang Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Endah.
Pemerintah juga akan membawa masalah ketidakseimbangan hak antarnegara. Ia mencontohkan, produk asing dengan mudah masuk ke Indonesia tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya. "Agenda utama untuk Indonesia adalah masalah inequality. Ini yang kami cari titik temunya," ujar dia. Persoalan pembajakan dan yang lainnya juga akan dibahas di WCCE.
Secara garis besar, WCCE adalah ajang bagi negara-negara di dunia untuk mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif. Ke depan, industri ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Dengan begitu, ekonomi kreatif bukan hanya menggantikan sektor yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA), seperti mineral dan batubara (minerba) ataupun minyak dan gas (migas).
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M Fachir mengatakan, perlu tiga hal untuk mengembangkan ekonomi kreatif, yakni negara harus melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan masyarakatnya terlebih dulu. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi perusahaan asing.
Lewat forum inilah, ia berharap ketiga tantangan itu terselesaikan. "Go-Jek sudah (ekspansi) ke Vietnam. Jika Amazon masuk ke sini, masyarakat harus meningkatkan kapasitas. Harus ada common ground untuk memproteksi dan memberikan peluang besar," ujarnya.
WCCE diharapkan bisa memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai katalisator bagi komunikasi dan pemahaman guna menjembatani hubungan ekonomi dan budaya. Untuk itu, selama konferensi berlangsung juga akan digelar Creative Village yang merupakan pameran ide, konsep, dan produk kreatif dari banyak negara.
(Baca: Kita Ingin Industri Kreatif Seperti Korea, tapi Tidak Top Down)
