Kementerian Keuangan Cairkan Rp 560 Miliar Buat Gempa Palu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya telah mencairkan dana darurat (on call) sebesar Rp 560 miliar untuk penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Besaran dana tersebut sesuai dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Saya proses weekend kemarin begitu terjadi (bencana), hari Sabtu permintaan kita sudah approve dan proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari Sabtu yang lalu," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (10/1).
Kementerian Keuangan menyerahkan penuh kepada BNPB guna membagi alokasi dana ke daerah-daerah terdampak, sesuai prioritas. "BNPB membuat suatu pool dana. Mereka akan menentukan (alokasi) untuk daerah-daerah yang memiliki prioritas tinggi," ujarnya.
(Baca juga: BMKG Pastikan Tsunami 0,5 Meter hingga 3 Meter di Palu)
Bencana gempa dan tsunami menerpa Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) lalu. Berdasarkan data per Minggu (30/9) siang, sebanyak 832 orang meninggal dunia, yaitu sebanyak 821 orang di Kota Palu dan 11 orang di Kabupaten Donggala. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melansir sebanyak 13 staf-nya turut hilang dalam bencana gempa dan tsunami tersebut. Namun, seluruhnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
Sri Mulyani menjelaskan, melihat frekuensi bencana di berbagai daerah, pihaknya tengah memikirkan untuk membuat suatu instrumen baru guna membantu keuangan daerah yang dilanda bencana. “Semacam asuransi yang bisa kita deploy,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan para ahli di sela-sela rapat tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank di Bali, pada 8-14 Oktober mendatang.
(Baca juga: Gempa Palu-Donggala, Bulog Pastikan Pasokan Beras Aman)
Selain itu, Sri Mulyani menyatakan pihaknya juga tengah memikirkan cara untuk memperkuat BNPB dan pihak-pihak terkait untuk penanganan bencana ke depan. "Termasuk memperkuat TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri dengan support anggaran, suport logistik yang memungkinkan," ujar dia.
Adapun Kementerian Keuangan, menurut Sri Mulyani, juga tetap fokus pada penanganan bencana di Lombok yang sudah dalam tahap rehabilitasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengidentifikasi fasilitas umum yang akan dibangun di Lombok berikut anggaran yang dibutuhkan.
