DPR Sahkan APBN 2019, Sri Mulyani: Desain Anggaran Gambarkan Optimisme
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2019 dalam rapat paripurna, Rabu (31/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2019 menggambarkan optimisme terhadap perekonomian.
"Desain APBN 2019 menggambarkan optimisme namun dengan tetap menjaga kehati-hatian karena memang lingkungan yang kita hadapi penuh tantangan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10).
APBN 2019 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini yang sebesar 5,17%. Pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil serta investasi.
Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah menjadi rata-rata Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) atau naik dibandingkan asumsi awal sebesar Rp 14.500 per dolar AS. "Perubahan tersebut menjadi lebih sejalan dan kredibel sesuai tantangan dan kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini dan ke depan," ujar dia.
(Baca juga: Banggar DPR Setujui RAPBN 2019, Subsidi Energi Susut Jadi Rp 160 T)
Asumsi makro lainnya, yaitu inflasi ditargetkan sebesar 3,5%, SPN 3 bulan 5,3%, harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 70 per barel, lifting minyak 775.000 barel per hari (BPH), dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari.
Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, naik 13,76% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini yang sebesar Rp 1.903 triliun. Di sisi lain, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.461,1 triliun, naik 11% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 2.217,2 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp 296 triliun atau 1,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.
(Baca juga: RUU APBN 2019 Disetujui, Target Defisit Anggaran Rp 296 Triliun)
Secara rinci, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun atau naik 15,36% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 1.548,4 triliun; penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,3 triliun atau naik 8,35% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 349,1 triliun; dan penerimaan hibah Rp 400 miliar atau turun 92,56% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 5,3 triliun.
Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.643,3 triliun, atau naik 13,05% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini yang sebesar Rp 1.453,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun atau naik 8,27% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 763,6 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, alokasi belanja pemerintah pusat diarahkan untuk peningkatan daya saing bangsa melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana.
Asumsi Makro
