Anggaran Pendidikan Vokasi Rp 25,9 T pada 2019
Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan vokasi sebesar Rp 2,37 triliun, menjadi Rp 25,9 triliun pada 2019. Sejalan dengan kenaikan itu, pemerintah ingin tiap-tiap gubernur menentukan terlebih dulu tiga bidang prioritas.
Dengan begitu, anggaran yang ada fokus dimanfaatkan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di ketiga bidang tersebut. "Kami minta supaya jangan uangnya naik tetapi tidak ada perubahan. Kami minta mereka fokus di bidang apa," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat (9/11).
Oleh karenanya, ia memanggil setidaknya tujuh pemimpin daerah guna membahas program prioritas vokasi. Misalnya, satu daerah unggul di bidang peternakan atau pariwisata, maka vokasinya bakal disesuaikan dengan keahlian itu. Dengan begitu, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) betul-betul ahli di bidangnya.
Untuk itu, kurikulum dan modul SMK akan diubah sesuai dengan bidang yang diprioritaskan masing-masing gubernur. Selain itu, pemerintah akan bekerja sama dengan industri supaya siswa SMK yang bersangkutan bisa melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan mereka. Sebab, menurut Darmin praktik di sekolah saja belum cukup untuk menunjang keahlian siswa.
(Baca juga: Jokowi Benahi Pendidikan Vokasi Untuk Kurangi Pengangguran)
Sejalan dengan rencana tersebut, nantinya siswa SMK bakal menerima beberapa sertifikat kompetensi. Misalnya, ahli memanggang kopi dan pandai menanam kopi . "Satu siswa bisa memeroleh lima hingga enam sertifikat kompetensi Bahkan kalau dia dikeluarkan dari sekolah pun dia masih bekerja dengan itu," katanya.
