Demi Pasokan dan Harga Terjangkau, SKK Migas Gandeng Asosiasi Baja
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hari ini menandatangani kerja sama dengan produsen besi dan baja yang tergabung dalam The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA). Isinya mengenai kepastian pasokan besi dan baja; serta harga bagi kontraktor migas.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan sebelum penandatangan kerja sama, kedua belah pihak sudah berdiskusi mengenai harga. Nantinya, kontraktor akan mendapatkan harga yang wajar dari produsen.
Harga yang wajar ini diperlukan demi keadilan kedua belah pihak. Jangan sampai harga terlalu murah, karena bisa membuat pabrik baja dan pipa gulung tikar. Sedangkan, jika terlalu mahal, akan berpengaruh terhadap pengembalian biaya operasional (cost recovery) dari pemerintah.
Setelah berdiskusi akhirnya disepakati formulasi harga. Namun, formula itu belum bisa dipublikasikan. “Kalau harga bahan baja internasional tinggi, tapi dalam negeri rendah, itu tidak fair. Sebaliknya, kalau bahan baja internasional rendah tapi dalam negeri tinggi kan tidak adil juga. Maka dimonitor bersama antara IISIA dan SKK Migas,” kata Amien di Jakarta, Jumat (9/11).
Tak hanya harga, kerja sama itu menyangkut kualitas baja dan pipa. Semua pihak sepakat baja dan pipa untuk kontraktor hulu migas harus sesuai dengan standar American Petroleum Institute (API).
Hal lainnya, mengenai kerja sama ini adalah kepastian pengiriman baja atau pia. “Karena karena time line yang meleset akan keluar uang yang sangat besar,” ujar dia.
Amien juga mengatakan akan mengubah penyediaan baja dan besi bagi kontraktor dari tender terbuka, menjadi penunjukan langsung. Ini karena terdapat beberapa kecurangan jika menggunakan skema tender terbuka.
Dari hasil penulusurannya, Amien berpendapat banyak hal yang dimainkan dari skema tender terbuka. Jadi, yang tidak memenuhi syarat bisa tiba-tiba ikut. Ini yang membuat harga mahal. “Karena terlalu banyak calo dan perantara,” ujar dia.
Kerja sama ini dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Alasan lainnya adalah, menekan pengembalian biaya operasional (cost recovery).
Direktur Utama Krakatau Steel yang juga Ketua IISIA Silmy Karim mengatakan jika proyek hulu terus menggunakan produk impor, maka produsen dalam negeri akan mati. Untuk menumbuhkannya kembali membutuhkan waktu sampai lima tahun.
"Yang paling penting kan fair. Kalau impor terus kan terjadi persaingan yang tidak fair," kata Silmy.
Direktur Utama PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengapresiasi kerja sama itu. "Kami mendukung karena ada kepastian. Selama ini isunya kan ada disparitas harga," kata dia.
Hingga tahun 2018, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk membangun proyek hulu baru mencapai sekitar 46 persen untuk besi dan baja stagnan. Sedangkan sekitar 56 persen untuk produk pipa.
(Baca: Pemerintah Perketat Impor Barang Industri Hulu Migas)
Sedangkan, Januari sampai Oktober 2018, capaian cost recovery sudah US$ 9,7 miliar atau setara Rp 141 triliun. Sementara target cost recovery di APBN tahun ini sebesar US$ 10,1 miliar. Adapun, proyeksi sampai akhir tahun ini cost recovery akan melewati target yakni US$ 11,7 miliar.
