Jokowi-Ma'ruf Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7% pada 2023

Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memasang target pertumbuhan ekonomi di atas 7% pada 2023 atau empat tahun setelah terpilih. Target pertumbuhan ekonomi ini tak berbeda jauh dengan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menargetkan ekonomi 7-8% setelah beberapa tahun memimpin pemerintahan.

"Konsepsi ekonomi Nawacita 2019-2024 adalah suatu proses ekonomi tinggal landas," kata Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Aria Bima di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (13/11).

Ke depan, Jokowi-Ma'ruf akan mengejar prtumbuhan ekonomi dengan berfokus di tiga sektor industri yakni pertambangan, pertanian dan perkebunan serta kelautan. Pembangunan ketiga sektor ini juga sudah dijalankan di masa Jokowi-Jusuf Kalla.

(Baca juga: Program Penurunan Tarif Pajak Prabowo-Sandi Dinilai Tak Masuk Akal)

Sektor pertambangan atau blackgold, pernah dikembangkan dengan konsep smelterisasi. Sektor pertanian dan perkebunan atau greengold pernah dikembangkan dengan pertambahan luasan lahan. Selain itu pemerintahan Jokowi-Kalla pun sudah membangun berbagai infrastruktur pertanian dan perkebunan, seperti embung, waduk, dan irigasi.

Di kelautan atau bluegold, Aria menyebut Jokowi melalui Nawacita jilid pertama sudah membangun sebelas wilayah perikanan yang menjadi fondasi industri sektor tersebut. Selain itu, Jokowi pun telah melakukan hilirisasi di sektor kelautan dengan memberi kesempatan investasi pada sektor penangkapan ikan.

"Revolusi industri ini bukan hanya sekadar bikin pabrik untuk memotong jalur distribusi produk-produk manufaktur, tapi benar-benar industri yang didesain atas dasar sumber daya kita dengan bagaimana prasyarat infrastruktur dan energi," kata Aria.

(Baca juga: Program Ekonomi Prabowo-Sandi Dinilai Mirip dengan Jokowi-Ma'ruf)

Pemerintahan Jokowi-Kalla juga sudah memperkuat klaster industri nasional berbasis keterhubungan atau konektivitas, baik darat, laut, dan udara. Konektivitas ini melalui pembangunan infrastruktur seperti perluasan jalan nasional, tol, dan kereta api. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung kinerja industri di Indonesia.

Menurut Aria, berbagai pembangunan tersebut merupakan proses meningkatkan daya saing ekonomi di era global. Pembangunan tesebut, diharapkan menciptakan lapangan kerja, mendatangkan investasi, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Hanya saja, kata Aria, membutuhkan waktu yang tak singkat untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan industri berbasis konektivitas tersebut."Yang sekarang kami lakukan ini akan nampak titik tumbuh perekonomian tidak bisa secara langsung dinikmati," kata dia.

Selain pembangunan industri berbasis konektivitas, pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui sektor pariwisata. Aria mengatakan, sektor pariwisata akan dipacu pertumbuhannya lewat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi.

(Baca juga: Deretan Program Prabowo-Sandi untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 7-8%)

Aria mengatakan, Jokowi-Ma'ruf ke depan juga akan membangun kultur pariwisata bagi masyarakat di daerah. "Karakter masyarakat harus dibangun sadar pariwisata yang itu merupakan suatu kenyamanan bagi turis internasional dan nasional," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi-Ma'ruf juga akan mendorong terbangunnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasiskan budaya lokal. UMKM nantinya diarahkan untuk bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang khas dengan tetap menyesuaikan perkembangan teknologi.

Jokowi-Ma'ruf akan mendorong investasi dan permodalan kepada para UMKM tersebut. Alhasil, UMKM di daerah dapat memenuhi permintaan pasar seiring ditingkatkannya sektor pariwisata.

Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga sebesar 7-8% juga membutuhkan waktu setelah beberapa tahun berkuasa. Pada masa satu tahun pemerintahan atau pada 2020, mereka menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-6,5%.

Target tersebut bakal direalisasikan dengan beberapa langkah, seperti kebijakan yang lebih pro-bisnis. Kemudian, mengalihkan infrastruktur ke pertanian dan pedesaan, mereformasi bidang perpajakan. Lalu, mengurangi impor dan mendorong impor, mendorong sektor bisnis pariwisata Indonesia, serta menarik investor asing dan peningkatan SDM.