ADB: Pasar Obligasi Indonesia Tumbuh Paling Tinggi di Asia Timur
Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan pasar obligasi Indonesia pada kuartal III 2018 tumbuh paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Timur, yakni sebesar 13,9% (year on year) menjadi US$ 185 miliar atau Rp 2.682,5 triliun. Pertumbuhan pasar obligasi ini ditopang oleh gencarnya penerbitan obligasi pemerintah.
Asia Bond Monitor (ABM) yang dirilis 20 November lalu menunjukkan secara kuartalan pasar obligasi Indonesia tumbuh 5,9% pada kuartal III 2018, lebih tinggi dibandingkan rerata pertumbuhan di Asia Timur yang mencapai 4,3%. Pasar obligasi pemerintah pada kuartal III 2018 mencapai US$ 157 miliar atau sekitar Rp 2.276,5 triliun, tumbuh 6,2% secara kuartalan atau 13,5% yoy.
Pertumbuhan obligasi pemerintah yang tinggi di kuartal III merupakan imbas dari lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang kurang berhasil pada kuartal II 2018 karena pasar meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Sementara itu, pasar obligasi korporasi tumbuh 4,1% secara kuartalan atau 16,5% yoy menjadi US$ 28 miliar atau sekitar Rp 406 triliun.
Laporan tersebut menyebutkan, imbal hasil obligasi naik selama kuartal III 2018 sejalan dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang dilakukan untuk mempertahankan minat investor. "Pasar obligasi Indonesia sangat sensitif terhadap perkembangan pasar global karena investor asing menjadi pemegang terbesar obligasi pemerintah," kata Kepala Ekonom ADB Yasuyuki Sawada, dalam siaran pers, Rabu (21/11).
ADB mengatakan, pasar obligasi Asia Timur hingga akhir September 2018 mencapai US$ 12,8 triliun, naik 4,3% dibandingkan kuartal II 2018. Pasar obligasi Tiongkok memberikan kontribusi terbesar terhadap pasar obligasi Asia Timur, dengan porsi 72% atau US$ 9,2 triliun. Porsi kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah Asia Timur dalam mata uang lokal sedikit menurun, kecuali di Tiongkok dan Filipina. Porsi kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah Tiongkok naik karena liberalisasi pasar obligasi yang dilakukan pemerintah negara tersebut.
