Uang Braille Usulan Tim Prabowo Dinilai Tak Bawa Semangat Inklusivitas
Wacana pembuatan uang braille dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dianggap tak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas. Pendiri Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas (Audisi) Yustitia Arif menilai uang braille berpotensi membuat para penyandang semakin terkucil.
Karenanya, rencana tersebut dinilai tidak memiliki semangat inklusivitas atau kesetaraan. “Kalau mencetak uang braille, kita menjadi ekslusif,” kata Yustitia di Posko Cemara, Jakarta, Rabu (21/11).
Keberpihakan terhadap para penyandang disabilitas tidak bisa diterapkan melalui pembuatan uang braille. Seharusnya, menurut Yustitia, keberpihakan dilakukan dengan mendorong edukasi kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari keberagaman.
Langkah tersebut sebenarnya telah dilakukan di pemerintahan Joko Widodo dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Aturan ini dinilai lebih baik dibandingkan ketentuan sebelumnya yakni UU Nomor 4 Tahun 1997.
Sebab, aturan teranyar memiliki perspektif yang lebih ramah hak asasi manusia, sementara UU Nomor 4 Tahun 1997 berorientasi medis. “Ini bukti bahwa concern beliau ada,” kata Yustitia. (Baca juga: Pasar Tradisional, Pertempuran Jokowi-Sandiaga di Pemilih Segmen Bawah).
Namun aturan itu dirasa tak cukup. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 belum optimal. Contohnya, meski kebijakan itu sudah memberikan kuota lapangan pekerjaan bagi disabilitas di pemerintahan maupun swasta, syarat lowongan kerja masih cenderung diskriminatif. Misalnya, syarat tersebut meminta para pelamar kerja sehat jasmani dan rohani.
