Kepala Daerah Minta Pemerintah Pusat Atasi Penurunan Harga Sawit

Beberapa gubernur  di wilayah Sumatera meminta pemerintah pusat memperhatikan dan mengatasi penurunan harga hasil pertanian dan perkebunan seperti sawit dan karet. Sebab, komoditas ke dua sektor tersebut masih menjadi penyumbang utama perekonomian di beberapa daerah di Sumatera.

"Kami minta pemerintah pusat dan dukungan gubernur se-Sumatera untuk mencari solusi karena harga sektor perkebunan dan pertanian itu saat ini anjlok," kata Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya seperti dikutip dari Antara di Palembang, Jumat (23/11).

Dia mengatakan, hampir sebagian besar provinsi di Sumatera masih mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sehingga harga komoditas tersebut diharapkan selalu stabil.

(Baca: Tahan Pelemahan Harga CPO, Pemerintah Siapkan Dua Strategi Kebijakan)

Sawit dan karet misalnya, pendapatan di sektor tersebut umumnya menjadi penopang utama pendapatan daerah termasuk masyarakatnya.

Dengan kondisi  pelemahan harga seperti sekarang, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu  pihaknya mengusulkan dan minta dukungan Gubernur se-Sumatera supaya harga komoditi unggulan tersebut mengalami peningkatan.

Memang, lanjut Wagub, masih ada lagi dapat meningkatkan pendapatan daerah di Sumsel. Misalnya, melalui pengembangan Kawasan Ekomomi Khusus  (KEK) di areal Tanjung Api Api, Kabupaten Banyuasin. Program tersebut harus terus  didukung  pemerintah pusat dan daerah agar cepat terealisasi.

Pemeritah sebelumnya menyatakan tekah menyiapkan sejumlah startegi kebijakan untuk mengatasi pelemahan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar dunia. Harga rata-rata CPO dunia melemah sebesar 24% per akhir Oktober menjadi US$ 485 per ton dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 636 per ton.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan ada dua kebijakan yang telah disiapkan pemerintah untuk mengurangi tekanan pelemahan harga CPO dunia.

(Baca: Penurunan Harga CPO Menekan Laba Emiten Sawit Grup Salim dan Astra )

Dari sisi penawaran, pemerintah mengendalikan pasokan dan kualitas produk sawit melalui moratorium kelapa sawit, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH), kebijakan satu peta, penguatan ISPO, dan penyesuaian pungutan ekspor. Sementara dari sisi permintaan, meliputi optimalisasi B20 dan kebijakan hilirisasi produk kelapa sawit.

"Dua arah kebijakan sektor kelapa sawit ini untuk menjaga daya saing di pasar global," kata Darmin dalam keterangan resmi di Bali, Kamis (1/11).

Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah diimplementasikan sejak 13 Oktober 2018. Program ini dioptimalkan untuk memperkuat posisi petani kelapa sawit sebagai salah satu elemen penting dari keberlanjutan sektor kelapa sawit.

(Baca: Permintaan Global Belum Membaik, Gapki Estimasi Ekspor CPO Turun 5%)