Perlu Diskusi dengan Pengusaha, Pemerintah Tunda Revisi DNI

Rizky Alika
23 November 2018, 18:39
Infografik Raksasa
Donang Wahyu|KATADATA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Pemerintah menunda penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang berdiskusi dengan sejumlah pengusaha. Sebelumnya, dia mengatakan Perpres selesai pada akhir minggu ini.

Setelah mendapatkan masukan dari pengusaha, pemerintah akan mengirimkan revisi aturan tersebut kepada presiden. “Setelah sosialisasi, kami akan duduk bersama-sama. Hasilnya akan kami naikkan ke Presiden,” kata Darmin di kantornya, Jumat (23/11).

(Baca: Pengusaha Minta Kebijakan Relaksasi DNI Ditunda)

Menurut dia, revisi DNI sudah dijelaskan kepada pengusaha, terutama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Pemerintah telah memaparkan daftar tersebut satu per satu. Pembahasannya belum selesai dibicarakan lantaran ada banyak daftar yang didiskusikan.

Pemerintah akan terbuka menerima masukan dari pengusaha. “Kami tak mau menang-menangan sendiri,” ujarnya. Sebab, tujuan dari revisi DNI bukan untuk membuka investasi kepada asing, namun meningkatkan investasi di tengah pelebaran defisit transaksi berjalan.

Dengan demikian, kepercayaan pasar dapat membaik sehingga investor asing akan menanamkan dananya di dalam negeri. Namun, Darmin mengakui proses tersebut membutuhkan waktu bertahap.

Dia menekankan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan daya tarik investasi kepada pasar. Oleh karena itu, pemerintah melakukan revisi DNI. “Momentum ini harus dimanfaatkan dan dijaga dengan berita positif,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan relaksasi DNI tak menarik bagi investor asing. Sebab, sektor yang pemerintah keluarkan dari DNI merupakan kegiatan usaha yang banyak berlaku untuk pengusaha domestik.

(Baca: Pengusaha Menilai Pelonggaran DNI Tak Menarik Bagi Investor Asing).

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyatakan sejumlah sektor yang dikeluarkan dari daftar DNI seperti survei, penyewaan mesin, dan akupunktur merupakan beberapa kegiatan usaha yang banyak dilakukan para pengusaha lokal. Sedangkan sektor pembangkit tenaga listrik juga menjadi salah satu yang kurang menarik karena realisasinya sudah berjalan.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...