Taspen Bantah Memiliki Utang Rp 222 Triliun
PT Taspen (Persero) membantah memiliki utang sebesar Rp 222 triliun sebagaimana banyak diberitakan. Manajemen perusahaan menjelaskan angka Rp 222 triliun tersebut merupakan prognosis liabilitas tahun ini. Namun, liabilitas yang dimaksud bukanlah utang.
Liabilitas tersebut terdiri dari dua komponen yaitu pencadangan atas kewajiban pembayaran klaim jatuh tempo alias pembayaran klaim bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun, meninggal dan keluar. Selain itu, dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang merupakan dana iuran pensiun peserta PNS serta hasil pengembangan.
Kedua komponen tersebut disebut sebagai liabilitas karena merupakan kewajiban dari Taspen untuk membayarkan dana tersebut kepada peserta. "Jadi Rp 222 triliun itu jelas bukan utang. Tidak lagi ada utang kok," kata Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro saat ditemui di komplek perlemen, Jakarta, Selasa (4/12).
(Baca juga: Kementerian BUMN: Utang Perusahaan BUMN Tak Sampai Rp 2.488 Triliun)
Ia menjelaskan, Taspen memiliki program Tabungan Hari Tua (THT). Dalam program itu, Taspen harus membayar THT tersebut saat pemegang polis, dalam hal ini PNS, pensiun, meninggal atau keluar dari pekerjaannya. Maka itu, kewajiban ini dicatatkan sebagai liabilitas. Hal ini, menurut dia, merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian.
Menurut Iqbal, pihaknya memiliki utang, nilainya sebesar Rp 540 miliar. Utang tersebut digunakan untuk pembangunan kantor yang masih dalam proses dan rekanan-rekanan yang belum selesai. Tapi, utang tersebut pun sudah dicadangkan. "Jadi kita itu tidak punya utang, malah banyak duitnya," kata dia.
Sebelumnya, Taspen diberitakan masuk dalam 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki komposisi liabilitas terbesar. Hal ini berdasarkan data Kementerian BUMN yang dirilis dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Senin (3/12). Data tersebut memunculkan interpretasi bahwa liabilitas yang dimaksud adalah utang.
