Pasar Tradisional Didorong Gunakan Pembayaran Non-tunai
Pemerintah akan mendorong para pengembang pasar tradisional untuk menerapkan pembayaran non-tunai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap retail modern yang semakin menjamur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pedagang pasar perlu diintervensi dan dilatih menggunakan Electronic Data Capture (EDC). "Saya sampaikan ini supaya pasar rakyat bisa naik tingkat dan bersaing dengan supermarket kalau dilihat dari sisi harganya," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengelola Pasar Seluruh Indonesia (Asparindo) di Jakarta, Rabu (12/12).
Dengan adanya ekosistem online dan offline yang terbangun maka pasar tradisional akan lebih cepat lagi berkembang. Jokowi membayangkan, semua produk pasar tradisional akan tiba di konsumen paling lama 30 menit, sebagaimana layanan pesan antar makanan Go-Food atau Grab Food. Efisiensi sejenis ini disebutnya juga membuat harga komoditas lebih bersaing. "Ini pekerjaan besar kami dan Asparindo ke depan," kata Jokowi.
(Baca: Pemerintah Uji Coba Penyaluran Kredit Ultra-Mikro Lewat Sistem Digital)
Selama periode 2014-2018, pemerintah telah membangun 4.160 pasar di seluruh Indonesia. Pemerintah juga membangun 6.500 pasar desa. "Meski kecil, pasar sangat bermanfaat bagi ekonomi di desa," kata Jokowi. Pasalnya, pasar menjadi tempat berkumpulnya produk dari petani, nelayan, hingga para pengrajin.
Ketua Umum Asparindo Y Joko Setiyanto mengakui, penetrasi pembayaran online di pasar-pasar saat ini masih rendah. Dia menaksir, dari 9.500 anggota Asparindo baru 5% yang mengimplementasikan pembayaran digital. "Ini tantangan luar biasa, kami sudah ketinggalan," kata dia.
Oleh sebab itu, Asparindo menggandeng pihak lain untuk menyediakan pembayaran ini. Asparindo sudah bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) hingga Alto untuk mempermudah pembayaran digital dengan menyediakan mesin EDC. "Tapi akan ada banyak lagi (yang diajak kerja sama)," katanya.
(Baca: Penyaluran Kredit Pemerintah Lewat Fintech Dimulai dari Daerah)
