Dorong Kualitas Bangunan, JK Minta Buat Standardisasi Rumah

Michael Reily
22 Januari 2019, 18:25
Perumahan
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Pengendara motor melintas di area Perumahan Rakyat Syakira Residence, Panggungjati, Serang, Banten, Sabtu (27/1). Pemerintah melalui Kementerian PUPR tahun 2018 menyiapkan pagu anggaran Rp9,63 triliun untuk merealisasikan program pembangunan 1 juta rumah per tahun dengan sebaran 51,7 persen di wilayah Indonesia Barat dan sisanya di Indonesia Timur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membuat standardisasi perumahan. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan menurutnya perlu dibuatkan standar agar pembangunannya bisa berlangsung cepat dengan kualitas optimal.

Kalla menyatakan standardisasi akan menyelesaikan bermacam kendala dalam pembangunan. Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan penghitungan untuk membangun rumah. "Masyarakat tinggal beli komponen seperti pintu atau jendela," kata dia di Jakarta, Selasa (22/1).

Advertisement

(Baca:  Realisasi Program Satu Juta Rumah Lampaui Target)

Selain itu, standardisasi akan membuka peluang bagi industri dalam penyediaan komponen perumahan yang masyarakat butuhkan, sehingga masyarakat tidak lagi mengandalkan pembuatan komponen dari tukang. "Namun konstruksi itu harus dibarengi standardisasi dari industri," ujar Kalla.

Masalah lain yang menurutnya kerap muncul dalam pembangunan perumahan adalah tipe rumah. Indonesia, terutama Jakarta, merupakan satu dari tiga negara di Asia yang tercatat memiliki kawasan perumahan kumuh. Kawasan lain di Asia memiliki kawasan kumuh di antaranya adalah Manila, dan Bombay.

Halaman:
Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement