Sri Mulyani: Proyek Infrastruktur Bisa Molor Belasan Tahun Tanpa Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tanpa utang, proyek infrastruktur pemerintah dapat molor hingga belasan tahun. Ia mengambil contoh, proyek satelit untuk akses internet cepat di daerah terluar yang dibiayai dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kalau satelit tidak pakai KPBU atau pembiayaan penjaminan, butuh waktu 15 tahun. Jadi kalau Sangihe (Sulawesi Utara) baru bisa terkoneksi (internet) 15 tahun lagi, bye-bye," kata Sri Mulyani dalam Forum Diskusi A1 bertajuk “Indonesia Bukan Negara Miskin” di Jakarta, Selasa (22/1).
Menurut dia, masyarakat dapat semakin tertinggal hingga melewati revolusi industri 5.0 bila harus menunggu selama 15 tahun. Maka itu, ada pembiayaan penjaminan agar masyarakat tidak perlu menunggu lama.
(Baca: Para Menteri Tanggapi Kritik Pedas Bank Dunia Soal Infrastruktur)
Contoh lainnya, pembangunan sekolah yang juga bisa terkendala bila tanpa utang. "Apakah kami akan mengatakan anak-anak tidak usah sekolah dulu, tapi 10 tahun kemudian baru sekolah?" ujarnya.
Meski begitu, ia memastikan pemerintah menarik dan mengelola utang secara hati-hati. Penggunaannya untuk proyek produktif atau proyek yang manfaatnya/penghasilannya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Selain itu, utang untuk membiayai program/proyek yang memiliki manfaat sosial.
Menurut dia, utang untuk proyek produktif bisa memunculkan keuntungan bagi negara sehingga membayar utang itu kembali. Dalam perhitungannya, utang selama satu tahun yang dapat mencapai Rp 300 triliun dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% atau sekitar Rp 750 triliun. "Itu menghasilkan penerimaan (negara) untuk bayar kembali (utang)," kata dia.
(Baca: Pemerintah Siapkan 10 Proyek Infrastruktur Kerja Sama Swasta di 2019)
Namun, peningkatan PDB imbas proyek infrastruktur disebutnya membutuhkan waktu 2-4 tahun. Ia pun mencontohkan tol Trans Jawa yang diperkirakan akan memberi dampak positif ke PDB pada 2020. "Padahal sudah dibangun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
