Trump Langkahi Kongres untuk Bangun Tembok Perbatasan Meksiko
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (15/2) mengumumkan keadaan darurat. Kali ini terkait upaya melangkahi Kongres untuk membangun tembok perbatasan Amerika-Meksiko, yang telah lama dijanjikannya.
Rancangan peraturan itu menyediakan US$ 1,275 miliar -jauh lebih kecil dari US$ 5,7 miliar yang telah ia upayakan- untuk pembuatan tembok baru sepanjang 89 kilometer. Lokasinya di Rio Grande Valley di Texas Selatan. “Kita akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan selatan kita, dan kami akan melakukannya dengan cara apapun,” kata Trump.
Pemerintah Trump telah mengidentifikasi lebih dari US$ 8 miliar yang dapat digunakan untuk membangun pagar perbatasan setelah pengumuman darurat itu. Sebagian dana tersebut, US$ 6,1 miliar akan berasal dari dana yang sebelumnya dialokasikan buat Pentagon. Dana itu, “Akan digunakan secara beraturan dan sebagaimana keperluan,” kata Gedung Putih di dalam satu pernyataan.
Tapi tindakan Trump dipastikan akan menyulut penentangan dari kubu Demokrat dan pemilik lahan yang tanah mereka diambil-alih. Sebab, Pasal 1 UUD Amerika menetapkan “tak ada uang” yang mesti diambil dari Harta Negara tanpa persetujuan Kongres. Trump mengakui mungkin akan menghadapi tuntutan, tapi berharap “lolos” di pengadilan.
Sementara itu, kubu Demokrat telah memperingatkan tak ada keadaan darurat di perbatasan Amerika Selatan. Pengumuman presiden ini hanya menjadi preseden berbahaya buat panglima militer masa depan. Beberapa anggota Partai Republik juga telah mengingatkan Trump agar tidak melakukan tindakan tersebut.
Dalam pernyataan bersama, yang jarang terjadi, anggota senior Demokrat di Majelis Permusyarawatan Rakyat dan Senat menyebutkan tindakan Trump “melanggar hukum”. Mereka juga menyatakan pernyataan itu berkaitan dengan krisis yang tidak ada.
Bahkan, perbuatan Trum dianggap sebagai perebutan kekuasaan oleh seorang presiden yang kecewa. Sehingga, apa yang dilakukan keluar dari ikatan hukum untuk berusaha memperoleh apa yang gagal ia wujudkan dalam proses di Dewan Perwakilan Rakyat.
Senator Republik Rand Paul sehari sebelumnya juga mengatakan kecewa dengan keputusan presiden untuk tetap mengumumkan keadaan darurat.