Sri Mulyani: Butuh Banyak Waktu Agar Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memerlukan upaya keras dan waktu yang banyak agar siap menghadapi revolusi industri 4.0. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas.
"Kita ini besar. Jadi langkah yang harus dilakukan menjadi lebih banyak dan membutuhkan waktu lebih lama," kata dia dalam acara Kadin Entrepreneurship Forum di Jakarta, Rabu (27/2).
Menurut World Economic Forum Competitiveness Index, kesiapan Indonesia dalam menghadapi industri 4.0 masih berada di peringkat ke-45 dunia dengan skor 64,9 pada 2018. Di antara negara Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
(Baca: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Insentif Pajak Jumbo Segera Diluncurkan)
Menurut dia, pemerintah terus melakukan beragam langkah untuk meningkatkan kesiapan Indonesia, di antaranya dengan mendorong pembangunan infrastruktur digital, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan menerapkan sistem online untuk mempermudah perizinan bisnis.
Guna mencetak SDM yang berkualitas, pemerintah mendorong pendidikan vokasi dan pemberian beasiswa, serta peningkatan akses dan layanan kesehatan. Rencananya, pemerintah akan memberikan insentif pajak super deduction tax bagi pelaku industri yang mau berinvestasi dalam pendidikan vokasi dan penelitian.
(Baca: Bukalapak Luncurkan Pusat Kecerdasan Buatan di Bandung)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan super deduction tax, pelaku industri bisa menikmati pengurangan pajak penghasilan hingga 300%. "Untuk vokasi sampai 200%, sementara untuk penelitian dan inovasi direncanakan sampai 300%," kata dia.
Menurut dia, peraturan menteri keuangan (PMK) terkait akan dikeluarkan bersamaan dengan PMK yang merevisi ketentuan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) otomotif. Adapun sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut insentif ini ditargetkan meluncur pada awal Maret 2019.
