Luhut: Kami Tak Akan Terburu-buru Cabut Larangan Terbang 737 MAX 8
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan buru-buru mencabut larangan terbang sementara Boeing 737 MAX 8 milik Garuda Indonesia dan Lion Air. Hal ini lantaran masih dilakukannya komunikasi dengan sejumlah pihak seperti Boeing di Seattle, Amerika Serikat.
Luhut mengatakan larangan terbang bisa saja dilakukan selama sebulan. Saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus berkomunikasi dengan pihak Boeing untuk memastikan langkah perbaikan setelah insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ET 302 berjenis Boeing 737 MAX 8.
"Kami tunggu dari sana, saya pikir tidak akan terburu-buru mencabut larangan terbang ini agar tidak ada lagi (potensi) kecelakaan," kata Luhut usai rapat mengenai Boeing di kantornya, Rabu (13/3) malam. Hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti serta Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nurcahyo Utomo.
(Baca: Kemenhub: Operasional Boeing MAX 8 Tunggu Otoritas Penerbangan AS)
Senada dengan Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan pelarangan terbang pesawat Boeing 737 MAX 8 paling cepat sekitar 2-3 pekan. Pihaknya perlu melakukan inspeksi teknis untuk melihat kelaikan terbang pesawat tersebut.
Pemerintah juga akan meminta klarifikasi dari pihak Boeing. Klarifikasi ini akan dielaborasi dengan pendapat dari Federal Aviation Administration di Amerika Serikat dan otoritas keamanan penerbangan Uni Eropa. Setelah itu, pemerintah bisa memutuskan kapan larangan terbang pesawat ini akan dicabut atau melarang terbang secara permanen.
Menurutnya, waktu inspeksi akan sangat bergantung dengan pemberian klarifikasi tersebut. "Kalau keterangan-keterangan tidak jelas, bisa agak panjang (waktu inspeksi)," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
(Baca: 13 Negara Larang Boeing 737 Max 8 Terbang, Ini Daftarnya)
Selain dengan Boeing, Luhut mengatakan bahwa Kemenhub akan menjalin komunikasi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang maskapainya mengoperasikan 737 MAX 8 ini. Apalagi saat ini negara tetangga, Singapura dan Malaysia telah melarang pesawat tersebut memasuki wilayahnya.
