Teknologi Jadi Kunci Pengembangan Smart City
Pengembangan kota pintar (smart city) menjadi salah satu terobosan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fondasi yang baik di tingkat kota bakal menyokong suatu negara secara keseluruhan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyatakan, teknologi sangat penting untuk desentralisasi inovasi ke daerah. "Smart city harus jadi simbol dan tren baru bagi kota-kota di Indonesia," kata Hadi dalam acara Asia Mayors Forum yang diselenggarakan oleh Citiasia Center for Smartnation dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (21/3).
Dia menyebutkan, big data merupakan komponen penting dalam revolusi industri secara global. Dengan olahan big data, pengguna internet di Indonesia mencapai 175 juta diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk tata kelola kota.
Hanya, menurut Hadi, saat ini pengguna internet belum punya pengaruh signifikan terhadap penerapan pemerintahan secara elektronik (e-government). Tahun 2018 lalu, dalam indeks pengembangan e-government, Indonesia hanya menempati posisi 107 dari total 192 negara.
(Baca: Qlue Gandeng Kominfo untuk Dukung Gerakan Smart City di Indonesia)
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Aturan itu mencakup Data Berbasis Elektronik (e-Database), Perencaan Berbasis Elektronik (e-Planning), Evaluasi Berbasis Elektronik (e-Money), serta Pelaporan Berbasis Elektronik (e-Reporting).
Hadi menjelaskan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu standar untuk jadi acuan keberlangsungan smart city. "Pemda akan semakin mudah penyusunan dokumen dan layanan," ujarnya.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Teknologi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan konektivitas adalah syarat dasar untuk menyokong smart city. Terlebih, pemerintah menargetkan program 100 smart city yang lahir setiap tahun.
