Diskriminasi Sawit, Pemerintah Akan Tempuh Jalur Hukum Lawan Uni Eropa
Pemerintah tengah mempersiapkan langkah berperkara dengan Uni Eropa untuk melawan diskriminasi terhadap sawit. Persiapan ini dilakukan seiring Sidang Parlemen Uni Eropa yang berlangsung mulai hari ini, Senin (25/3) hingga Kamis (28/3) mendatang.
"Jadi ini langkahnya sudah mengarah ke litigasi, bukan diplomasi," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia mengundang sejumlah pejabat kementerian dan lembaga (k/l) serta pengusaha untuk membahas masalah ini dalam jadwal terpisah.
Perlawanan tersebut akan kemungkinan akan dilakukan secara paralel. Sementara pemerintah menggugat melalui World Trade Organization (WTO), perusahaan dan asosiasi dapat melalui court of justice.
(Baca juga: Marak Dikecam, Uni Eropa Rilis Pembelaan soal Aturan Biodiesel Sawit)
Pemerintah mengantisipasi jika nantinya Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive (RED) II yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.