Pemerintah Tingkatkan Penyaluran KUR Perikanan Rakyat di Enam Provinsi
Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha perikanan rakyat di sentra nelayan dan budidaya ikan di enam provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara. Hingga Februari 2019, pemerintah telah menyalurkan KUR sektor perikanan secara nasional Rp 5,2 triliun kepada 220 ribu debitur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KUR sudah disalurkan ke sektor perikanan rakyat sejak 2015, selain sektor perkebunan dan peternakan. Namun penyaluran KUR hingga 2017 terkendala suku bunga KUR yang masih tinggi. Pada 2018 bunga KUR diturunkan menjadi single digit, yakni menjadi 7%, atas arahan Presiden Joko Widodo.
“Tidak hanya suku bunga diturunkan, pemerintah juga mengembangkan jenis KUR untuk rakyat, salah satunya seperti KUR perikanan rakyat ini,” kata Darmin dalam keterangan tertulisnya, Demak, Minggu (24/3).
Kendati bunga KUR sudah diturunkan menjadi 7%, penyaluran kredit sektor perikanan pada Januari 2019 baru mencapai Rp 12,1 triliun dengan kontribusi masih rendah yakni hanya 0,23% dari total penyaluran KUR. Untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan rakyat, pemerintah merasa bahwa distribusi kemudahan akses pendanaan untuk sektor ini perlu dipacu lebih cepat.
(Baca: Pemerintah Genjot Penyaluran KUR Sektor Produksi hingga 60%)
Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong penggunaan kartu untuk mempermudah penarikan KUR oleh debitur. “Saya meminta bank untuk mempercepat penggunaan kartu dalam penarikan KUR sesuai dengan kebutuhan debitur,” kata Darmin.
Sebelumnya pemerintah telah menegaskan bahwa sektor produksi akan menjadi prioritas penyaluran KUR. Darmin menargetkan penyaluran KUR untuk sektor produksi 60% atau sekitar Rp 84 triliun dari total penyaluran KUR oleh perbankan pada 2019 sebesar Rp 140 triliun.
