Amien Rais Kembali Ancam Turun Ke Jalan Apabila Pemilu Curang
Amien Rais kembali melontarkan ancaman turun ke jalan mengerahkan kekuatan rakyat alias people power apabila Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diliputi kecurangan. Meski sebelumnya telah diingatkan agar hal tersebut tak dilakukan, namun Amien tak bergeming.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tetap mengulang imbauannya hari ini. "Apabila ada kecurangan, kami akan mendorong masyarakat ke Monas," kata Amien dalam sebuah konferensi pers di Hotel Ayana, Jakarta, Senin (1/4).
Soal people power pertama kali diteriakkan Amien saat berorasi dalam aksi 313 di depan KPU kemarin. Ia menyinggung adanya 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.
(Baca: Jelang Pilpres, Kubu Prabowo-Sandi Makin Gencar Persoalkan Masalah DPT)
Amien mengatakan rencana aksinya merupakan bagian dari pemberontakan sosial (social revolt) masyarakat kepada penguasa. Apalagi dia merasa Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sepertinya sedang membawa misi tertentu. Dia juga menganggap KPU merupakan bentukan politik dari penguasa petahana.
Dari data Badan Pemenangan Nasional (BPN), ada 17.553.708 DPT yang dianggap tidak wajar lantaran tanggal lahir bertumpukan di tiga tanggal yakni 1 Juli sebanyak 9.817.003, 31 Desember dengan jumlah 5.377.401, dan 1 Januari dengan 2.359.304 DPT.
(Baca: Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu)
Oleh sebab itu Amien menilai wajar apabila BPN ingin memeriksa hal itu. "Ada 4 juta (masyarakat belum terekam e-KTP), dan 17 juta yang jelas bermasalah," katanya.
BPN Tak Puas dengan KPU
Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo mengaku tak ingin membahas soal pengerahan massa apabila pihaknya kalah. Dia hanya mengatan demokrasi tak ingin dicederai oleh kecurangan pemilu. "Massa bisa datang tanpa dikerahkan," kata Hashim.
Adik Prabowo Subianto itu juga mengaku belum puas dengan metode pengecekan potensi DPT tak wajar yang dilakukan oleh KPU. Dirinya menginginkan pemeriksaan dilakukan dengan cara faktual hingga nama dan alamat identitas.
KPU sebelumnya mengaku telah melakukan pemeriksaan dengan cara pengambilan sampel, namun hal tersebut belum cukup bagi Hashim. Dia mengaku telah bertemu dengan KPU beberapa hari lalu untuk menyampaikan keberatannya. "Mereka ada cara lain, tapi kami tak puas," kata Hashim.
(Baca: BPN Prabowo-Sandiaga Minta KPU Segera Selesaikan DPT Bermasalah)
Apalagi, BPN memiliki data by name by address secara detail. Oleh sebab itu dia menyerahkan pembersihan data pemilih ini kepada KPU dalam dua pekan ke depan. Hashim juga telah mendapat penjelasan dari terkait hal ini dari penyelenggara pemilu itu. ""Mereka bilang yang di pusat menunggu laporan daerah, kita memang negaranya luas, penduduk banyak, ya begitu," kata Hashim.
Dia mengatakan yang dilakukan BPN saat ini dalam membenahi DPT bukan untuk kepentingan Prabowo semata. Tapi juga untuk pasangan lawannya, calon legislator pusat dan daerah, hingga senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Bahkan Hashim mengaku telah mengajak pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk menyelesaikan masalah bersama. “Mereka tahu kok, seharusnya prihatin juga kan," ujarnya.
