Usai Pemilu 2019, BI Perkirakan Dana Asing Mengalir Deras ke Indonesia
Pemilihan umum (pemilu) 2019 segera dilaksankan sekitar dua pekan lagi. Investor yang selama ini melihat konstalasi politik di Indonesia cukup "panas" akan melihat arah pemerintahan ke depan makin jelas. Mereka diramal menggelontorkan modalnya ke Tanah Air.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara pun memperkirakan hal yang sama. Aliran masuk dana asing ke dalam negeri alias capital inflow meningkat setelah pelaksanaan pemilu berakhir pada 17 April nanti.
"Mudah-mudahan setelah pemilu inflow yang masuk ke Indonesia jauh lebih bagus dari tahun lalu, " kata Mirza usai peresmian pembangunan gedung baru Otoritas Jasa Keuangan di Lot 1 Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Selasa (2/4). "Akan kami pantau terus."
Menurut Mirza, selain faktor politik, ekonomi eksternal sudah berangsur membaik dan mampu mendorong aliran modal asing. Keadaan global yang membaik seiring arah kebijakan moneter Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve yang membatalkan rencana kenaikan bunga acuannya, Fed Fund Rate, hingga akhir tahun ini. Demikian pula dengan perundingan dagang Amerika-Tiongkok yang memberi harapan damai.
(Baca: Kondisi Global Tak Menentu, Dana Asing Masuk Rp 90 Triliun)
Sedangkan dari sisi domestik, ada harapan defisit neraca transaksi berjalan (CAD) akan membaik. Pada kuartal pertama 2019 ini, CAD diperkirkan berkurang dibanding kuartal keempat 2018 yang sebesar 3,5% dari produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, ekspektasi peningkatan aliran modal asing di kuartal pertama -berlanjut di kuartal kedua 2019- karena muncul kepastian politik setelah terpilihnya sosok yang akan memimpin Indonesia. Hal ini dapat mengurangi faktor ketidakpastian yang mempengaruhi kepercayaan investor. "Kuartal satu tahun ini mulai masuk modal asing. Mudah-mudahan setelah pemilu masuk lebih besar lagi," ujar Mirza.
Menurut prediksinya, Indonesia dapat menerima aliran masuk dana asing pada portofolio sebesar US$ 25-26 miliar dalam setahun bila kondisinya sedang membaik. Berkaca dari momen pemilu sebelumnya, aliran masuk dana asing setelah pemilu cenderung mengalami peningkatan.
Usai pemilu 2014, misalnya, aliran masuk modal asing mencapai US$ 26 miliar dalam setahun. Aliran tersebut meningkat di tengah ketidakpastian global. Sementara pada 2016 dan 2017, aliran masuk dana asing masing-masing mencapai US$ 20 miliar dan US$ 21 miliar.
(Baca: Ancaman Resesi AS, BI Lihat Peluang Aliran Masuk Dana Asing)
Pada 2018, aliran keluar dana asing meningkat hingga triwulan III. Aliran masuk dana asing baru terjadi pada triwulan IV seiring dengan perbaikan kondisi global. Mirza pun mengatakan, dana asing tersebut terus mengalir masuk hingga triwulan II tahun ini. Hal ini juga turut memperbaiki posisi cadangan devisa Indonesia.
Investor Asing Lebih Optimistis Dibandingkan Investor Domestik
Sebelumnya, hasil survei Katadata Investor Confidence Index (KICI) menunjukkan investor meyakini kondisi politik nasional menjelang pemilihan umum pada April mendatang masih stabil. Bahkan, investor institusi asing memiliki optimisme yang lebih tinggi terhadap kondisi politik di Indonesia sejak Desember tahun lalu hingga akhir Maret atau kuartal I nanti.
Menurut survei yang dilakukan kepada 172 investor institusi dari perusahaan manajemen investasi, asuransi, dan dana pensiun, yang berinvestasi di pasar keuangan, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 500 triliun pada Desember 2018 lalu, hanya 25,58% responden yang mengkhawatirkan risiko politik terhadap pasar modal.
(Baca: Sri Mulyani Pastikan Ekonomi Indonesia Tidak Terganggu Pemilu)
"Meski menghadapi pilpres (pemilihan presiden), faktor politik memang tidak terlalu dikhawatirkan oleh investor seperti halnya kondisi ekonomi global," kata salah satu Panel Ahli Katadata Insight Center (KIC) Wahyu Prasetyawan.
Terkait kondisi politik saat ini, 66,28% responden investor institusi meyakini bahwa saat ini politik dalam negeri dalam kondisi yang stabil terlepas dari dinamika yang berkembang di masyarakat dan elit politik jelang pemilu legislatif dan presiden pada April mendatang.
