Prabowo Bertemu Para Ulama, Simpulkan Pemilu Banyak Kecurangan
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, bertemu dengan para ulama dan tokoh nasional, Selasa (23/4) malam. Dalam pertemuan itu mereka membahas masalah yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019.
“Kesimpulan pertemuan tadi, Pemilu 2019 berlangsung jauh dari yang diharapkan karena banyak kecurangan terjadi di hadapan masyarakat,” kata Sekretari Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani usai pertemuan itu di Jalan Kertanegara IV, Jakarta.
(Baca: Hashim Sebut Prabowo Tak Akan Tempuh Langkah di Luar Hukum)
Menurut Muzani, para ulama dan tokoh yang hadi dalam pertemuan itu terus mengumpulkan dan mencatat semua bentuk dugaan kecurangan Pemilu dan mengamankan C1. BPN Prabowo-Sandiaga juga mentabulasi masalah itu karena para relawan dan pendukung terus memberikan bukti-bukti. "Para tokoh-tokoh ini memiliki banyak pengikut, ada yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura dan Sumatera," katanya.
Dalam pertemuan itu Prabowo juga mengingatkan kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi dalam demokrasi. Rakyat telah menyampaikannya pada 17 April lalu, saat Pemilu 2019 berlangsung. "Ini bagian dari upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. Namun semua proses itu harus dilakukan dengan cara-cara yang damai," ujar Muzani.
(Baca: Mabes Polri Kerahkan Brimob untuk Amankan Jakarta Jelang Hasil Pilpres)
Petugas KPPS Banyak yang Meninggal
Selain itu, para ulama dan tokoh yang hadir juga menyayangkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang memakan korban jiwa. Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat menjalankan tugas.
Muzani menyampaikan duka cita yang mendalam untuk masalah itu. Namun di sisi lain, ia pun mempertanyakan mengapa bisa lebih dari 100 orang penyelenggara Pemilu meninggal. “Artinya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak hati-hati dalam menyiapkan beban tugas kepada para petugas,” ujarnya.
Hingga kemarin KPU mencatat di 25 provinsi terdapat 119 orang petugas KPPS yang meninggal dunia dan 548 orang yang sakit. Dugaan sementara, para penyelenggara Pemilu ini kelelahan saat melaksanakan tugas.
(Baca: Sri Mulyani Pastikan Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Dapat Santunan)
Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan mengevaluasi proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut dia, KPPS tidak boleh bekerja selama 24 jam karena sangat berbahaya bagi kesehatan.“Seharusnya persiapan bisa lebih matang dengan menugaskan petugas KPPS secara bergantian sesuai waktu kerja yang sudah disepakati,” katanya.
Pemerintah akan memberi santunan kepada KPPS yang meninggal dan sakit. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggarannya memakai standar yang tidak biasa. "Mengenai usulan untuk mendapatkan tunjangan, saya sudah mengecek, kemungkinan kami bisa mengakomodasi," ujarnya.
