Usai Pemilu, Investor Tunggu Revisi Aturan Penghambat Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, investasi setelah pemilihan umum (Pemilu) dapat berbalik meningkat. Namun, hal itu dapat terjadi bila pemerintah melakukan terobosan berupa revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), yang dinantikan oleh investor.
Menurut dia, DNI dapat menjadi terobosan reformasi ekonomi yang menggairahkan nafsu investasi. "DNI itu cara paling mudah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan seluruh sektor," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/4).
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah membuka investasi pada sektor perfilman bagi asing sebesar 100%. Sejak diberlakukan kebijakan tersebut, industri film di Indonesia dapat tumbuh sebesar 20% per tahun.
(Baca: Pemilu Usai, BKPM Dorong Pembahasan Revisi DNI )
Thomas pun berharap, sektor jasa dapat dibuka untuk investor asing. Hal serupa telah dilakukan oleh Vietnam dan Malaysia. Malaysia telah membuka investasi pada sektor pendidikan, yaitu tingkat universitas. Efeknya, negeri jiran tersebut mendapatkan aliran devisa yang besar dari mahasiswa yang kuliah di wilayahnya.
"Hari ini Malaysia melayani lebih dari 150 ribu mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa Indonesia yang berminat ke Monash Kuala Lumpur," ujarnya.
Ia pun berharap revisi DNI dapat segera dilakukan pada tahun ini. Bila tertunda, peluang rebound investasi baru akan terjadi pada 2020. Sebab, akselerasi investasi dapat terpicu dengan adanya terobosan reformasi.
(Baca: PMA Triwulan I-2019 Turun, Menkeu: Prospek Indonesia Masih Positif)
Sebelumnya, Thomas menyebut ada investor yang bergerak di bidang pendidikan asal Australia telah menyatakan minat menanamkan uangnya di Indonesia. "Sudah ada minat dari Australia sebagai tujuan nomor satu mahasiswa kita," ujarnya.
Direktur Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan pun mengatakan proses revisi Peraturan Presiden mengenai DNI sudah tidak ada hambatan lagi lantaran pelaksanaan Pemilu telah berakhir. Dengan demikian, pemerintah dapat melanjutkan pembahasan revisi DNI agar dapat segera meluncurkan beleid tersebut. "Pembahasannya sempat terhenti tapi sekarang sudah tidak ada alasan lagi," kata dia.
Indra mengatakan, revisi DNI akan dilakukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor yang terkait ekonomi kreatif dan digital. Revisi ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Namun, pembahasan menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan masa sebelum Pemilu berlangsung.
Menurut Indra, pemerintah juga sempat mengkaji pembukaan sektor pendidikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 100%. Sementara, sektor pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibuka 67%. Namun, besaran porsi kepemilikan tersebut dapat berubah dalam pembahasan lebih lanjut.
(Baca: Ditopang Ketersediaan Bahan Baku, Investasi Luar Jawa Meningkat)
