Kemenhub Akan Atur Batas Waktu Diskon Tarif Ojek Online
Kementerian Perhubungan akan membahas batasan waktu dan persentase pemberian diskon bagi penumpang ojek online. Dalam pembahasannya, Kementerian mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Direktur Jenderal Perhubugan Darat Budi Setiyadi mengatakan, berdasarkan tanggapan KPPU, pemberian diskon yang diberlakukan ojek online bisa masuk dalam predatory pricing. Predatory pricing merupakan strategi untuk menjual produk dengan harga yang sangat rendah, dengan tujuan menyingkirkan pesaing.
"Jadi selain harga lebih murah ada persaingan harga yang tidak sehat. Kalau ada persaingan yang tidak sehat harus diselesaikan dengan undang-undang yang berlaku," kata dia, di Jakarta, Jumat (17/5) malam.
Menurut dia, agar persaingan tetap sehat, pemberian diskon diberlakukan dengan batasan waktu tertentu. Saat ini pemerintah belum mengatur mengenai batasan diskon tersebut.
(Baca: Grab: Pendapatan Mitra Pengemudi Naik hingga 30% Setelah Tarif Naik)
Kementerian saat ini baru mengatur mengenai biaya jasa batas bawah dan atas, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019. Aturan itu diharapkan dapat menjadi payung hukum dan perlindungan bagi operasional ojek online maupun masyarakat.
