Berpotensi Salah Gunakan Data Pengguna, Kominfo Bakal Atur VPN
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana mengkaji aturan terkait layanan jaringan pribadi virtual alias virtual private network (VPN). Rencananya, Kementerian Kominfo mewajibkan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) mengajukan izin jika ingin menyediakan VPN di Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, aturan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat. Menurut dia, layanan VPN gratis berpotensi membahayakan data pribadi pengguna.
Sebab, pada dasarnya, layanan VPN bersifat tertutup karena semua data yang diakses atau dikirim akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider. Merujuk pada hakikat tersebut, ia meragukan keamanan data pengguna yang menggunakan VPN gratis. “VPN harusnya melindungi data pengguna. Kami akan mengkaji regulasi layanan VPN, agar harus berizin,” kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6).
(Baca: Ramai Dicari Usai Kerusuhan 22 Mei, Ini Sisi Bahaya dari Pemakaian VPN)
Kementerian Kominfo memang sudah mengatur operasional ISP, termasuk layanan VPN di Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan layanan VPN yang disediakan oleh provider asing secara gratis. Contohnya, ketika kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei lalu, banyak yang menggunakan VPN gratis milik asing.
Karena itu, Kementerian Kominfo mengkaji kebijakan terkait layanan VPN secara menyeluruh. “Itu (layanan VPN asing) sudah harus ada regulasinya. Kalau dia tidak terdaftar, apakah akan dihapus (take-down) dari aplikasi?," kata dia.
