PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, Nasdem Merasa Berhak Lebih Banyak
Politikus Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Taufiqulhadi menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengusulkan jatah 10 kursi menteri pada kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Taufiq menyebut partainya itu lebih pantas menerima jatah kursi lebih banyak ketimbang PKB karena perolehan suara yang dimiliki Nasdem di kursi DPR.
"Suara Nasdem kan lebih banyak dari PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka sepantasnya Nasdem megusulkan 11," katanya sambil bercanda di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (3/7).
Taufiq mengungkapkan, jika apa yang dikatakan Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar tidaklah tepat untuk diungkapkan ke publik. Lebih tepat, menurut dia, hal seperti ini dikomunikasikan langsung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, keputusan jatah menteri merupakan hak prerogatif kepala negara.
Selain itu, ia melihat segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bisa saja nantinya PKB justru mendapatkan 12 kursi. Namun ia kembali menekankan hal itu tidak perlu diungkapkan ke publik. "Kalau bicara soal kursi atau perolehan suara, kursi Nasdem lebih tinggi dari PKB di DPR," ujarnya.
(Baca: Koalisi Prabowo Bubar, PAN dan Demokrat Tak Buru-Buru Gabung Jokowi)
Terkait wacana reposisi terhadap beberapa kursi menteri dan lembaga lain yang kini ditempati kader Nasdem, Taufiq belum bisa memastikan hal itu. "Kalau itu belum ada pembicaraan resminya. Tapi tentu saja kursi yang ada bisa kami pertahankan atau lebih besar lagi dari sekarang," ujar Taufiq.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan membahas perihal pembagian jatah partai koalisi dalam kabinet. Pembagian jatah menteri, menurut dia, merupakan hak prerogatif Jokowi. "Itu kan belum terjadi, jadi tunggu Pak Presiden," kata dia pada Juni lalu.
Ia mengaku terbuka terhadap partai politik yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Bertambahnya partai yang mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan memperkuat dukungan bagi pemerintah di parlemen.
Dengan koaliasi yang semakin besar, kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa berjalan tanpa banyak menghadapi kendala. "Yang paling penting, kalau kami lihat secara politik kan di parlemen. Kalau politik mendorong parlemen yang kuat," kata Airlangga.
(Baca: Golkar Terbuka Jika Partai Lain Masuk Koalisi Jokowi-Maruf)
