PDIP Dorong Ahmad Basarah Jadi Ketua MPR
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan keinginannya menduduki pucuk pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Partai pemenang dalam Pemilihan Umum 2019 lalu itu mendorong salah satu kadernya Ahmad Basarah untuk menjadi Ketua MPR.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan kemungkinan itu terbuka lebar karena dalam Pemilu 2019 lalu partainya meraih 60,7% suara. "Modal ini akan kami pakai juga,” ujarnya di Kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin, (24/7).
Menurutnya, PDIP punya komitmen untuk mengembalikan marwah MPR sebagai lembaga yang punya kewenangan dalam menetapkan konsep haluan Negara.
(Baca juga: Jokowi Tak Hadir, Hanya Dilapori Pertemuan Megawati dan Prabowo)
Hanya, menurutnya nama Ahmad Basarah masih belum menjadi keputusan final. Sebab, Megawati selaku Ketua Umum PDIP masih akan menggodok nama nama lain untuk menduduki kursi Ketua MPR.
Selain itu, suara dari partai koalisi juga akan diperhitungkan. Menurut Hasto, Mega bersama jajaran partai lain akan bermusyawarah guna mencermati nama - nama lain yang dianggap pantas menyandang kursi pimpinan parlemen.
"Ibu Mega sangat detail mencermati kader-kader, contohnya pak Hasto Wardoyo beliau seorang dokter dan juga Bupati yang baik kemudian beliau mengusulkan menjadi kepala badan BKKBN," sebut Hasto.
Selain PDIP, partai partai lain juga ikut berlomba lomba memperebutkan kursi Ketua MPR. Nama-nama partai seperti Partai Nasdem, Gerindra, PKB dan Golkar sudah menyatakan terlebih dahulu keinginannya itu.
Bahkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah melobi partai koalisi Jokowi - Ma'ruf untuk bisa memenangkan persaingan.
(Baca: Arah Kubu Oposisi Pasca Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi)
Begitu pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan telah meminta dukungan dari Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, untuk bisa menduduki posisi ketua MPR.
Merespons manuver tersebut, Airlangga menjelaskan, penentuan Ketua MPR dilakukan di parlemen. "Tentu kita lihat jumlah kursinya saja, di Parlemen kan posisi berdasarkan kursi," kata Airlangga di Gedung DPR, Rabu , (17/7) lalu.
