Pemerintah Prioritaskan Bangun Transportasi Publik di Ibu Kota Baru
Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan transportasi publik di wilayah yang akan menjadi ibu kota baru. Langkah ini dibuat lantaran pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan sebelumnya yakni transportasi publik baru dibangun ketika harga tanah sudah mulai mahal.
"Jangan kita ulangi kesalahan sekarang. Kita sibuk bangun transportasi publik saat kotanya sudah tidak ada lahan tersisa," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dia dalam Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).
Akibatnya, seluruh biaya pembangunan transportasi publik menjadi mahal, karena kurangnya proses perencanaan dari awal.
Meski begitu, Bambang masih enggan merinci jenis transportasi publik yang akan dibangun pada tahap awal pengembangan ibu kota baru tersebut. Namun, pada konsep transportasi publik nanti, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pesepeda atau pejalan kaki.
(Baca: Ibu Kota Baru di Bekas Pertambangan Hadapi Masalah Kualitas Air)
Adapun, tahap pembangunan ibu kota baru bakal dibagi menjadi tiga periode, yaitu 2021-2024, 2025-2029, dan 2030-2045.
Pada 2021-2024, pembangunan akan dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan denga luas area sekitar 2 ribu hektare (Ha). Zona inti yang akan dibangun pada tahap ini antra lain meliputi istana presiden, lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, dan botanical garden.
Pada periode 2025-2029, pembangunan kawasan ibu kota negara akan diperluas menjadi 40 ribu hektar. Adapun, kawasan ibu kota negara meliputi perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), markas Tentara Negara Indonesia (TNI), dan polri.
