Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Jokowi Minta Menteri Kaji Skema Biaya

Penulis: Michael Reily

Editor: Yuliawati

6/8/2019, 13.14 WIB

Kajian yang diperlukan berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrasruktur, dan keekonomian.

Jokowi, pindah ibu kota
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah ini disebut calon ibu kota.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) kedua membahas pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/6). Dia meminta para menteri kabinet mengkaji pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan dan solusi skema pembiayaannya.

Jokowi mengungkapkan pilihan ibu kota telah dikerucutkan di Kalimantan dan pemerintah masih melakukan kajian beberapa hal. "Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100%, pilihan sudah semakin mengerucut," kata Jokowi saat membuka Ratas.

(Baca: Menanti Jokowi Tunjuk Satu Titik di Kalimantan Sebagai Ibu Kota RI)

Menurut Jokowi, kajian yang diperlukan seperti kebencanaan, banjir atau gempa bumi. Kemudian, kajian berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrasruktur, dan keekonomian.

Jokowi minta perhitungan juga sesuai keadaan demografi, sosial politik, serta pertahanan dan keamanan. "Semuanya harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," ujarnya.

Dia juga menyarankan supaya pengalaman pemindahan ibu kota oleh negara lain juga jadi contoh. Dia menyorot faktor penghambat untuk antisipasi serta faktor keberhasilan sebagai adaptasi untuk implementasi yang lebih tepat guna.

Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota harus memiliki visi masa depan. Nantinya, dia akan memutuskan provinsi baru sebagai pusat pemerintahan setelah semua kajian selesai. "Saya memutuskan nanti bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara," katanya lagi.

(Baca: Kalimantan Jadi Kandidat Utama Ibu Kota yang Baru)

Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) atau non-APBN. Selain itu, dia juga memerhatikan desain kelembagaan otoritas sebagai payung hukum pemindahan ibu kota.

Jokowi memimpin Ratas bersama Jusuf Kalla. Hadir dalam rapat Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kemudian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala BPS Suhariyanto, serta Jaksa Agung Prasetyo.

Lalu, ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Baca: Kaltim Tawarkan Bukit Soeharto Seluas 68 Ribu Ha Untuk Ibu Kota Baru)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN