Survei Cyrus: 70% Responden Dukung Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Lembaga Survei Cyrus Network hari ini merilis Survei Nasional pasca-Pemilu 2019. Salah satu hasil yang dipaparkan mengenai ideologi dan radikalisme. Dari hasil survei, sebanyak 4,7% responden menganggap khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam dan sepakat Indonesia menjadi negara khilafah.

Selain itu, survei tersebut juga menyebutkan bahwa 13,1 % responden mengatakan seharusnya Indonesia berlandaskan ajaran syariat Islam. "Karena merasa Islam agama mayoritas di Indonesia," kata Direktur Cyrus Network, Eko Edi Hafid, di rilis Survei Nasional Cyrus Network, Jakarta, Jumat (9/8).

(Baca: Survei Cyrus: Tertinggi, Elektabilitas Jokowi di Pemilih Loyal 47,8%)

Data survei Cyrus tersebut juga memperlihatkan mayoritas responden sebanyak 70,3 % menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa. Adapun 11,8% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Meski demikian, Eko menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan polarisasi di dalam masyarakat.

Dia juga menjelaskan, setelah dilakukan uji regresi, penolakan ideologi Pancasila ini dipengaruhi oleh dua variabel yakni dukungan terhadap penerapan Perda Syariah. Variabel lainnya adalah penolakan rumah ibadah agama lain di lingkungan responden.

Terkait dengan survei mengenai ideologi ini, survei Cyrus menyebut terdapat sejumlah organisasi yang dinilai bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Organisasi Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) menduduki peringkat pertama dengan 10,8% responden menyatakan organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di bawahnya dengan hasil 10,5% dan 10,3% responden. "Lalu disusul masing-masing Front Pembela Islam (FPI) 4,8% responden dan 1,4% reponden menilai Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertentangan dengan Pancasila," ujar Eko.

(Baca: Survei: Mahasiswa Khawatirkan Penggunaan Isu SARA saat Pilpres)

Tak hanya itu, Cyrus juga melakukan survei dengan menanyakan pendapat responden soal pembubaran organisasi-organisasi tersebut. Hasilnya, 58% responden setuju jika organisasi-organisasi itu dibubarkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sedangkan, 14,4% responden meminta agar pemerintah menangkap para pemimpin dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.