Dilarang Jokowi Ganti Pengurus, Manajemen BTN Singgung Agenda RUPSLB

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tetap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada Kamis 29 Agustus 2019. Salah satu mata acara dalam RUPSLB tersebut adalah perubahan sususan pengurus perseroan.

Agenda perubahan pengurus tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri membuat kebijakan strategis dan perombakan pejabat penting hingga pelantikan pemerintahan baru pada Oktober mendatang.

Meski begitu, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan belum ada rencana perubahan susunan mata acara terkait penggantian pengurus perseroan. "Iya, kan kami perusahaan go public, sudah kami umumkan," kata Maryono ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8).

Dia menambahkan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengubah acara RUPSLB. "Itu kewenangan Kementerian BUMN," kata Maryono.

Perusahaan berkode saham BBTN tersebut memang telah mengumumkan rencana RUPSLB melalui surat kabar edisi 7 Agustus 2019 dan mengunggah bukti iklannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di hari yang sama. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, mata acara perubahan pengurus perseroan merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat Kementerian BUMN.

(Baca: Infografik: Ragam Masalah Menerpa BUMN, dari Sistem Eror hingga Listrik Padam)