Dikritik Sri Mulyani, Mendikbud Bakal Benahi Anggaran Pendidikan

Penulis: Michael Reily

Editor: Happy Fajrian

14/8/2019, 14.06 WIB

Anggaran pendidikan tahun ini ditetapkan sebesar Rp 492 triliun, naik 10,8% dibanding anggaran 2018 sebesar Rp 444,1 triliun.

Ilustrasi siswa sekolah dasar negeri. Menkeu Sri Mulyani menilai sistem pendidikan Indonesia masih belum memadai meski mendapat anggaran besar. Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan akan segera membenahi efektivitas anggaran pendidikan.
ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO
Ilustrasi siswa sekolah dasar negeri. Menkeu Sri Mulyani menilai sistem pendidikan Indonesia masih belum memadai meski mendapat anggaran besar. Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan akan segera membenahi efektivitas anggaran pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan bakal merapikan struktur anggaran pendidikan pada tahun 2020. Langkah itu merupakan tindak lanjut kritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan kekecewaannya terhadap sistem pendidikan di Indonesia meski mendapat alokasi anggaran yang besar.

Muhadjir mengaku telah bertemu Sri Mulyani sebanyak dua kali untuk pendampingan pembenahan struktur anggaran pendidikan. "Agar betul-betul tepat sasaran dan tidak salah pemanfaatannya, mudah-mudahan tahun depan sudah rapi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8).

Meski begitu, dia tidak menjelaskan alasan sistem pendidikan yang tak tepat guna dan bakal diatur lebih ketat. Yang jelas, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan secara intensif untuk memastikan anggaran dapat lebih bermanfaat.

(Baca: Sri Mulyani Kecewa dengan Sistem Pendidikan padahal Anggarannya Besar)

Muhadjir menegaskan bakal memberikan informasi yang lebih detail tentang sistem pendidikan yang lebih baik. "Kalau saya kasih tahu salah satu beritanya menjadi tidak utuh, nanti saja saya kasih tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani telah menganggarkan dana untuk pendidikan sebesar Rp 492,55 triliun atau 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, Indonesia harus menangani masalah ketertinggalan, pengurangan keluarga miskin, dan menyejahterakan penduduk terluar.

"Sistem edukasi yang dianggarkan 20% dari APBN masih belum memadai. Kami kecewa karena beberapa lulusan bahkan tidak sampai ke tingkat yang kami harapkan," kata Sri Mulyani dalam acara Graduation Apple Developer Academy di Green Office Park, Tangerang, Maret lalu.

Menkeu menilai dalam merancang pembangunan manusia dengan lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, APBN harus membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih nyata. "Jadi ada anggarannya, tapi masih ada masalah penggunaannya belum secara efektif," ujarnya.

(Baca: Demi Memacu Pendidikan, Jokowi Ingin Rekrut Rektor dan Dosen Asing)

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN