JK: Anggaran Pembangunan dan Subsidi Papua Capai Rp 100 Triliun

Penulis: Michael Reily

Editor: Ratna Iskana

20/8/2019, 15.04 WIB

Padahal penerimaan negara dari royalti PT Freeport Indonesia dan pajak gas di Papua hanya Rp 20 triliun.

Jusuf Kalla, kerusuhan di papua barat, freeport
Arief Kamaludin|Katadata
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan pemerintah telah memberikan anggaran pembangunan dan subsidi untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 100 triliun. Selain itu, pemerintah juga menerapkan otonomi daerah untuk Papua dan Papua Barat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah punya komitmen untuk membangun Papua dan Papua Barat lewat anggaran dan subsidi yang mencapai Rp 100 triliun. Dia mengungkapkan anggaran itu jauh lebih besar daripada pajak dari gas di Papua dan royalti PT Freeport Indonesia yang hanya sekitar Rp 20 triliun.

JK mengungkapkan pemerintahan saat ini tidak melihat Papua dari sudut pandang keuntungan ekonomi. "Jadi Papua disubsidi besar-besaran, dibandingkan apa yang diperoleh dari pajak Papua. Pemerintah membangun Papua luar biasa. Negara sekarang memberikan anggaran yang luar biasa," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (20/8).

(Baca: Pemerintah Alokasikan Rp 13 Triliun untuk Papua dalam RAPBN 2020)

Pemerintah juga telah memberikan komitmen politik yang besar kepada Papua dan Papua Barat. Dia mengungkapkan pimpinan provinsi Papua dan Papua Barat hanya bisa diisi oleh orang asli daerah.

"Secara hukum, teman-teman di Papua bisa jadi gubernur di Jawa Barat. Orang Sulawesi tidak bisa jadi gubernur di Papua. Itu otonomi politik luar biasa," kata JK.

(Baca: Jokowi Segera Diajak ke Papua untuk Diskusi dengan Masyarakat)

JK pun menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Papua Barat yang diikuti aksi massa di beberapa kota seperti Surabaya, Malang, Sorong, dan Jayapura pada Senin (19/8). Dia berharap masyarakat Indonesia bisa saling menghargai.

"Gubernur Jawa Timur sudah minta maaf, dan Walikota Malang sudah minta maaf atas perbuatan aparat yang di bawah. Masyarakat di Papua kami harapkan dapat menerima penyesalan dan permintaan maaf," kata dia.

Dia juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk juga memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang diduga melakukan perbuatan rasisme.

(Baca: JK Perintahkan Aparat Buka-bukaan Penyebab Rusuh Manokwari)

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN