Bappenas: APBN Danai Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Rp 93,5 Triliun
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara juga akan dibiayai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
"Dana kalau dari APBN itu kecil, paling sekitar 19,2% dari total dana yang dibutuhkan," katanya saat menjadi keynote speaker dalam acara Youth Talks: Yuk Pindah Ibu Kota di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8). Dengan porsi tersebut, APBN hanya mendanai sekitar Rp 93,5 triliun dari total dana yang dibutuhkan untuk pemindahan pusat pemerintahan.
Menurut Bambang, dana dari APBN tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan TNI/POLRI, rumah dinas ASN/TNI/POLRI, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.
Ia menegaskan bahwa pembiayaan pemindahan ibu kota akan dimaksimalkan melalui skema kerja sama pemerintah dengan swasta (KPBU). Itulah mengapa porsi pembiayaan dari APBN hanya relatif kecil. "Jadi wajar KPBU besar karena dengan skema ini, pihak swasta bisa masuk," ujarnya.
(Baca: Anggota DPR Nilai Pemindahan Ibukota Hanya Pencitraan Pemerintah)
Bambang merinci, skema KPBU memiliki porsi yang besar dalam mendanai pemindahan pusat pemerintahan yakni sebesar 54,6% dari total pembiayaan pemindahan ibu kota. Sedangkan sisanya yakni 26,2% dana pemindahan akan ditanggung pihak swasta.
Adapun, saat ditanya mengenai pendapat salah satu anggota DPR yang perpindahan ibukota hanya pemborosan dan pencitraan, mantan menteri keuangan ini tak ambil pusing. "Ya itu terserah dia, itu hak dia," ucap Bambang.
Namun, pemerintah akan tetap fokus pada rencana pemindahan ibu kota karena Jakarta dinilai sudah terlalu banyak menanggung beban. Bambang menyebutkan, semua aspek di Indonesia seluruhnya dibebankan di Jakarta. Maka dari itu, perlu kota baru yang akan fokus sebagai pusat pemerintahan saja.
(Baca: Pemindahan Ibu Kota, BKPM: Bisa Gairahkan Investasi Skala Besar)
