Pemerintah Akan Ambil Lahan Konsesi Sukanto Tanoto untuk Ibu Kota Baru
Oleh Agatha Olivia Victoria, 19 September 2019
Pemerintah berhak mengambil lahan konsensi tanpa perlu ganti rugi.
Bappenas
-
Menteri Bambang Sebut Ibu Kota Baru Minim Risiko Kebakaran Hutan
Bambang menyebut titik panas atau hotspot tidak terdapat di wilayah ibu kota baru
-
Pemerintah Utamakan Pengusaha Lokal Pasok Material Ibu Kota Baru
Langkah ini untuk mendukung pengembangan ekonomi antarwilayah dari kebijakan pemindahan pusat pemerintahan.
- Nasional
Tahap Awal Bangun Ibu Kota Baru, Istana Presiden dan Masjid di Penajam
- Nasional
Video: 10 Metropolitan Baru untuk Pemerataan Ekonomi
-
28 Agu 2019
NasionalInfografik: Wajah Baru Ibu Kota Indonesia Lokasi ini dianggap strategis karena minim risiko bencana dan berada di tengah Indonesia.
-
26 Agu 2019
NasionalPemerintah Siapkan Dua Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Undang-Undang (UU) bakal disiapkan pada tahun depan.
-
26 Agu 2019
NasionalKonstruksi Mulai 2020, Begini Jadwal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Bappenas menyebut pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru pengganti Jakarta akan dimulai akhir 2020.
-
-
22 Agu 2019
NasionalKabar Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Bappenas: Tunggu Pengumuman Presiden Kepala Bappenas tidak menampik adanya kemungkinan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Hanya saja lokasi ibu kota baru bukan di Samarinda atau Balikpapan.
-
21 Agu 2019
MakroBappenas: APBN Danai Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Rp 93,5 Triliun APBN hanya membiayai sebesar Rp 93,5 triliun atau 19,2% dari total dana yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota.
-
14 Agu 2019
MakroBappenas: Kualitas SDM Indonesia Masih Ketinggalan Jauh dari Vietnam Indeks modal manusia Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara, berada di bawah Vietnam yang berada diperingkat 48.
-
6 Agu 2019
InfrastrukturJualan Aset Negara di Jakarta Jadi Opsi Sumber Dana Pindah Ibu Kota Kebutuhan dana pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Sumber pendanaan dari APBN, KPBU hingga menjual aset negara di Jakarta.
