BPOM Larang Peredaran Produk Makanan Berlabel Bebas Minyak Sawit

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ekarina

22/8/2019, 07.56 WIB

Pada 2018, Indonesia telah meminta pelabelan bebas minyak sawit itu dihentikan.

BPOM, Minyak Sawit, Makanan
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ilustrasi Petugas Gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Disperindag mengecek makanan kaleng saat Sidak Produk Ikan Makarel di Swalayan, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (3/4).

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang peredaran produk makanan olahan berlabel bebas minyak sawit (Palm Oil Free) di Indonesia. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan pencantuman label ini dinilai melanggar salah satu aturan BPOM.

"Berdasarkan aturan BPOM yang ada, dilarang mencantumkan pernyataan tidak mengandung sesuatu," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (21/8).

Produsen juga harus mencantumkan data kandungan produk tersebut agar terdapat bukti saintifik. Dengan begitu, produsen diharapkan tidak hanya mengikuti tren kesehatan saat ini.

(Baca: BPOM Perkirakan Kerugian Akibat Obat Palsu Rp 46 Miliar)

Adapun detail larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Dalam Pasal 67 Bagian F disebutkan bahwa pengusaha dilarang mencantumkan pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam pangan olahan, kecuali ada data pendukung/standar umum pangan olahan yang mengandung komponen tersebut.

Penny menambahkan, larangan pencantuman logo tidak mengandung bahan tertentu juga berlaku bagi bahan lainnya, seperti gluten dan monosodium glutamate (MSG). Namun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016, pencantuman klaim bebas gluten dapat dilakukan dengan pemenuhan persyaratan.

Oleh karena itu, BPOM menegaskan produk yang berlabel Palm Oil Free merupakan produk ilegal. Adapun, larangan produk berlabel Palm Oil Free tersebut berlaku produk impor dan produksi dalam negeri.

(Baca: Diminta Balas Uni Eropa Soal Sawit, Menko Darmin: Itu Langkah Susulan)

Untuk produksi dalam negeri, produk tersebut umumnya buatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan izin edar dari Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Produsen seharusnya berkoordinasi dengan Balai BPOM yang berada di setiap daerah."Harusnya produsen paham ada regulasi seperti ini," ujarnya.

Ke depan, BPOM akan mengedukasi masyarakat agar tidak membeli produk tersebut hanya karena mengikuti tren. Sebab, hal ini bisa berdampak besar terhadap industri minyak sawit di dalam negeri."Ini akan ada upaya edukasi dan sosialisasi bersama," ujarnya.

Sebagai informasi,  industri kelapa sawit tengah menghadapi masalah pencantuman label Palm Oil Free. Pada 2018, Indonesia telah meminta pelabelan bebas minyak sawit itu dihentikan.

Hal ini disampaikan melalui pertemuan Komite Hambatan Teknis Perdagangan Barang (TBT) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)  di Swiss.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan