Berkonsep Smart City, Pengusaha Dorong Mobil Listrik di Ibu Kota Baru

Penulis: Ekarina dan Abdul Azis Said

28/8/2019, 08.37 WIB

Konsep smart city akan lebih ideal jika seluruh moda transportasinya menggunakan kendaraan berbasis elektrik.

PT Toyota Astra Motor (TAM)  merilis C-HR Hybrid di The Maj,  Senayan Jakarta Pusat (22/9). Toyota pun menargetkan bisa memasarkanmobil listrik sebanyak 5,5 juta unit hingga 2030 mendatang. 
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
PT Toyota Astra Motor (TAM)  merilis C-HR Hybrid di The Maj,  Senayan Jakarta Pusat (22/9). Toyota pun menargetkan bisa memasarkanmobil listrik sebanyak 5,5 juta unit hingga 2030 mendatang. 

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mendorong pemerintah menerapkan kendaraan listrik pada seluruh moda transportasi di lokasi ibu kota baru, Kaimantan Timur. Ini sejalan dengan rencana pemerintah mengembangkan wilayah ibu kota baru dengan konsep kota pintar (smart city).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan, konsep smart city akan lebih ideal jika seluruh moda transportasinya menggunakan kendaraan berbasis elektrik.

"Dengan ini saya rasa (Kaltim) bakal menjadi satu-satunya ibu kota di dunia yang  semuanya harus berkendaraan hybrid atau electric vehicle (EV), electric car atau electric motors," ujar Rosan di Menara Kadin indonesia, Jakarta, Selasa, (27/8).

Pemerintah menurutnya masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan infrastruktur mobil listrik bersamaan dengan perencanaan pembangunan ibu kota. Seperti, pembangunan stasiun pengisian daya (charging station) di lokasi itu nanti.

"Kalau saya sih menyarankan kenapa tidak? waktunya juga ada lima tahun lagi kita persiapkan jadi semua kendaraan yang masuk itu electric car, electric motor atau paling tidak hybrid," ujarnya.

Ekspansi Perusahaan Otomotif

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menuai tanggapan dari pelaku usaha otomotif.  Agen Tunggal Pemegang Merek (APM), PT Toyota Astra Motor menyatakan mendukung rencana pemerintah  dan melihatnya sebagai hal positif untuk pemerataan ekonomi dan persebaran penduduk.

Dengan berpindahnya pusat pemerintahan ke ibu kota di Kalimantan Timur,  akan diikuti dengan beragam aktivitas dan mobilitas. Hal tersebut akan dilirik perusahaan sebagai peluang ekspansi. 

"Jika rencana pemindahan ini sudah berjalan dan ada kebutuhan market yang lebih besar, tentu hal tersebut akan masuk ke dalam studi kami untuk menambah jaringan guna melayani pelanggan," kata Executive General Manager Toyota Astra Motor Franciscus Soerjopranoto kepada katadata.co.id, Selasa (28/8). 

Dia menambahkan, ekspansi jaringan Toyota didasari oleh banyak faktor,  seperti jumlah pasar, dari sisi pembelian ataupun sisi perawatan. Sehingga, jika kebutuhan pasar baik untuk penjualan ataupun perawatan kendaraan di sana cukup besar, perusahaan akan mengkaji kemungkinan ekspansi ke wilayah tersebut. 

Hingga saat ini, wilayah Kalimantan Timur berkontribusi sekitar 2% terhadap total penjualan Toyota nasional. "Saat ini ada tujuh outlet Toyota di Kalimantan Timur," ujarnya.

Sedangkan Kalimantan secara keseluruhan berkontribusi sekitar 5,4% terhadap total penjualan  Toyota.

Pemerintah telah menetapkan dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Paser Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota negara pengganti Jakarta. Pemindahan ibu kota akan direalisasikan secara bertahap dan ditargetkan secara fisik dimulai pada 2024.

Presiden Joko Widodo menjelaskan rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak lama, bahkan era Presiden Sukarno.

"Kajian pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan bahwa calon ibu kota baru, sebagian di Penajam Paser Utara di kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur,," ujarnya  dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8).

Jokowi menjelaskan, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintaha, pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat keuangan, dan pusat jasa. Bandara Soekarno Hatta juga memiliki beban yang sudah terlalu berat, demikian pula dengan beban Pulau Jawa.

"Beban ini semakin berat kalau ibu kota pindah ke Pulau Jawa," jelas dia.

Jokowi memperkirakan pemindahan ibu kota akan menelan biaya mencapai Rp 466 triliun. Hanya sebesar 19,2% biaya tersebut akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengelolaan aset.

Sementara sisanya menggunakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan ditanggung pihak swasta.

Reporter: Abdul Azis Said (Magang)

 

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan