Alasan Kementerian BUMN Angkat Suprajarto Jadi Dirut BTN
Kementerian BUMN merombak jajaran direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dengan melengserkan Maryono dari posisi Direktur Utama dan menggantikannya dengan Suprajarto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Kementerian BUMN mengganti Maryono melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) yang berlangsung hari ini. Salah satu alasannya pengangkatan Suprajarto yakni tantangan yang akan dihadapi BTN di masa mendatang.
"BTN ke depan sangat krusial di mana backlog (perumahan) sudah besar," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo saat ditemui usai RUPSLB BTN.
(Baca: Menteri Rini Angkat Dirut BRI Suprajarto Jadi Dirut BTN)
Gatot menambahkan, kementerian berharap dalam beberapa tahun ke depan kinerja BTN dapat tumbuh dua hingga tiga kali lipat. "Sebagaimana kita tahu, sekarang mortgage bank cuma BTN, jadi yang kami utamakan BTN," katanya.
Suprajarto ditunjuk menahkodai BTN semata-mata untuk mengakselerasi perusahaan ke depan. Kementerian BUMN melihat kinerja Suprajarto yang positif sejak bekerja di BNI dan BRI, dan berharap dapat menangani BTN lebih baik ke depan.
Untuk posisi Direktur Utama BRI setelah Suprajarto masuk ke BTN, Gatot menyatakan belum mengetahui siapa yang akan menjadi penggantinya. Dia pun tak mengetahui perihal kabar bahwa Suprajarto menolak perintah dari Kementerian BUMN untuk menahkodai BTN.
(Baca: Analis Sebut Perombakan Direksi BUMN Positif Asal Profesional)
Gatot mengatakan sesuai Undang-undang BUMN maka dengan penetapan RUPSLB ini, otomatis Suprajarto sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama BRI. Meski begitu, pengangkatan Suprajarto menjadi Direktur Utama BTN, akan melalui proses uji kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang seluruh pejabat mengganti posisi-posisi strategis, Gatot menegaskan jika Menteri BUMN Rini Soemarno sudah melakukan komunikasi dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Pasti beliau (Jokowi) sudah tahu, bukan hal yang baru. Kecuali Presidennya berbeda. Yang pasti Ibu Menteri BUMN sudah berkomunikasi dengan perubahan yang ada," kata Gatot.
