Istana Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Naik Meski Perpres Belum Diteken

Penulis: Rizky Alika

Editor: Agustiyanti

4/9/2019, 14.26 WIB

Presiden Joko Widodo hingga kini belum meneken Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik. Hal ini tetap dilakukan meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak sebagian usulan pemerintah.

"Intinya pasti menuju ke sana (iuran naik)," kata dia di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/9).

Namun, ia mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut belum diteken oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga belum bisa memastikan kapan beleid itu akan ditandatangani.

(Baca: Mardiasmo: Iuran JKN Naik, Layanan Kesehatan Harus Lebih Baik)

Meski begitu, menurut dia. pihak Istana telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan. "Jadi pasti naik," ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan daftar iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan pemerintah, iuran untuk peserta mandiri kelas I akan dinaikkan dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Kenaikan iuran ini diusulkan berlaku pada Januari 2020.

Pemerintah juga mengusulkan batas upah yang dikenakan untuk perhitungan iuran pegawai swasta atau peserta penerima upah dari badan usaha dan pemerintah, dengan presentase perhitungan tetap 5% dari upah. Batas upah untuk pegawai swasta dinaikkan dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta dan diusulkan berlaku Januari 2020.

(Baca: Bakal Naik, Ini Daftar Iuran BPJS Kesehatan di 2020 & Cara Menyiasati)

Sementara batas upah untuk pegawai pemerintah diusulkan naik dari semula hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan keluarga, menjadi ditambah dengan tunjangan kinerja. Kenaikan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini diusulkan berlaku mulai Oktober 2019. Sementara untuk peserta PBI, iuran diusulkan naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu dan diusulkan berlaku mulai Agustus 2019.

DPR sebelumnya menolak usulan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, khususnya pada peserta mandiri layanan kelas III. DPR meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan validasi data kepesertaan asuransi negara itu.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan