Jokowi Sebut Proses Investasi Lambat Bikin Citra Indonesia Buruk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya segera membenahi proses perizinan investasi yang prosedural dan berbelit-belit di Indonesia. Hal itu dilakukan agar proses perizinan investasi di Indonesia dapat semakin cepat.
Jika tidak dilakukan, Jokowi khawatir hal tersebut dapat memberikan citra buruk bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia bisa dianggap tak mampu bersaing dengan negara-negara lain yang proses perizinan investasinya jauh lebih cepat dan sederhana.
“Situasi yang dihadapi akan memberikan citra yang negatif, promosi yang tidak baik,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9).
Mantan Wali Kota Solo ini menyadari pemerintah dalam lima tahun terakhir telah berupaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Proses perizinan investasi pun sudah disederhanakan melalui sistem perizinan terintegrasi secara daring atau Online Single Submission (OSS).
(Baca: Setahun Berjalan, Pelaksanaan OSS Belum Maksimal)
Namun, ia menilai hal tersebut belum cukup. Pasalnya, negara-negara lain pun terus berlomba untuk mempermudah proses perizinan investasi.
"Sehingga yang saya ceritakan kemarin 33 perusahaan tidak ada satupun yang ke Indonesia. Itu saya kira ini menjadi catatan besar bagi kita,” kata dia.
Atas dasar itu, ia menegaskan perlunya perbaikan ekosistem investasi di Indonesia. Hal ini harus dilakukan mulai dari sisi regulasi, insentif perpajakan, pertanahan, ketenagakerjaan, hingga keamanan.
Jokowi juga kembali meminta seluruh kementerian menginventarisasi regulasi dan persoalan yang menghambat investasi. Ia bahkan akan menjadwalkan rapat terkait perbaikan ekosistem investasi setiap dua hari sekali selama sebulan ke depan.
“Sehingga betul-betul kita dapatkan putusan-putusan yang konkret, sehingga perbaikan ekosistem investasi betul-betul kita peroleh,” ucapnya.
(Baca: Penyebab 33 Perusahaan Tiongkok Tak Pilih Investasi ke Indonesia)
Jokowi sebelumnya sempat kesal lantaran minat investasi ke Indonesia masih sepi, khususnya dari Tiongkok dan Jepang. Mengutip data Bank Dunia pada 2019. Ia mengatakan dari 33 perusahaan Tiongkok yang melakukan relokasi pabriknya, tidak ada satu pun yang melirik Indonesia.
Sebanyak 23 perusahaan Tiongkok merelokasi pabriknya ke Vietnam. Sedangkan sisanya sebanyak 10 perusahaan merelokasi pabriknya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
“Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digaris bawahi. Hati-hati berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9).
Kondisi serupa juga terjadi ketika 73 perusahaan Jepang melakukan relokasi pabrik. Menurut Jokowi, sebanyak 43 perusahaan Jepang lebih memilih relokasi pabrik ke Vietnam, 11 perusahaan lainnya relokasi pabrik ke Thailand. Sedangkan yang memilih untuk merelokasi pabrik ke Indonesia sebanyak 10 perusahaan.
“Sekali lagi masalah itu ada di internal kita sendiri,” kata dia.
