Potensi Kebakaran Hutan, Walhi Kritik Konsep Ibu Kota Baru Pemerintah

Penulis: Tri Kurnia Yunianto

Editor: Ameidyo Daud

11/9/2019, 20.49 WIB

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan selama penegakkan hukum masih lemah, maka kebakaran hutan akan tetap terjadi.

Walhi, Ibu Kota Baru, Kebakaran Hutan.
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Mobil melintasi papan larangan memberi makan satwa di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019).Walhi menilai konsep ibu kota baru di tengah hutan (forest city) tak membuat lokasi ini bebas kebakaran hutan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai konsep pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tak mengurangi potensi kebakaran hutan. Konsep yang akan dikembangkan pemerintah adalah kota di tengah hutan (forest city).  

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan selama penegakkan hukum masih lemah, maka kebakaran hutan akan tetap terjadi. Selain itu pengeringan lahan gambut juga berkontribusi terhadap kebakaran.

Menurut catatan Walhi, pada periode 1 Januari hingga 7 September 2019 tercatat peningkatan titik panas (hot spot). Pada bulan Juli tercatat 1.748 titik panas muncul lalu meningkat jadi 8.566 titik pada bulan Agustus. Sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut merupakan kesalahan manusia untuk kepentingan indutri.

“Konsep forest city juga belum jelas," ujar Nur Hidayati di Jakarta, Rabu (11/9).

(Baca: Dianggap Pengirim Asap Karhutla, Menteri LHK Bakal Protes ke Malaysia)

Ia menambahkan, alasan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur karena kerusakan lingkungan di Jakarta tidak tepat. Seharusnya pemerintah memperbaiki kerusakan yang terjadi dan menindak tegas pihak yang terbukti merusak lingkungan.

"Kerusakan harus dipulihkan, tak nyambung logikanya antara masalah dan solusi," ujarnya.

Selain itu, Walhi mempertanyakan belum adanya kajian mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) hingga kelaikan ekonomi dan lingkungan dari pusat pemerintahan baru. Padahal, masyarakat berhak tahu kajian sebagai dasar pertimbangan untuk memindahkan ibu kota.

"Yang jelas akan muncul jejak kerusakan baru, karena pembangunan membutuhkan semen, pasir dan kayu.

Pernyataan senada dilontarkan oleh Direktur Ekskutif Daerah Walhi Kalimantan Barat, Anton Wijaya. Menurutnya, Kalimantan merupakan wilayah yang bersuhu panas karena terletak di wilayah khatulistiwa. Makanya adanya hutan akan semakin baik menjaga keseimbangan ekosistem.

"Kami anggap itu (pemindahan ibu kota) lelucon, karena tidak ada kajian lingkungan yang jelas," kata dia.

(Baca: Infografik: Ongkos Besar untuk Ibu Kota Baru)

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pembangunan ibu kota baru akan berkonsep forest city.

Konsep itu digunakan untuk mengurangi dampak kerusakan hutan akibat pembukaan lahan untuk pembangunan ibu kota. Selain itu, luas ruang terbuka hijau akan mencapai 50% atau bahkan lebih besar dari wilayah kota. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN