Dilarang Ekspor, Pelaku Usaha Minta Pemerintah Perbaiki Niaga Nikel

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Ratna Iskana

18/9/2019, 14.00 WIB

Tujuannya untuk mencapai keseimbangan harga agar komoditas mineral tersebut tidak terpukul.

Pelarangan ekspor nikel, APNI
Katadata
Ilustrasi, kegiatan produksi biji nikel. Pelaku usaha nikel berharap pemerintah memperbaiki niga nikel di dalam negeri sebelum memberlakukan pelarangan ekspor nikel mulai tahun depan.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendorong pemerintah untuk menata kembali perdagangan nikel di dalam negeri pasca pelarangan ekspor biji nikel mulai 2020. Sehingga bisa terjadi keseimbangan bisnis nikel dari hulu hingga hilir.

Wakil Ketua APNI II Risono menjelaskan, kebijakan pelarangan biji nikel akan berdampak bagi perusahaan yang masih dalam proses membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).  Sebab, dana yang dialokasikan untuk membangun smelter berasal dari hasil penjualan ekspor.

"Artinya bagaimana risiko smelter yang belum selesai itu jangan sampai jadi besi tua," kata Risono kepada Katadata.co.id, Rabu (18/9).

Apalagi perusahaan tambang yang belum bisa mengelola biji nikel harus memasok ke perusahaan smelter. Sedangkan harga nikel dalam negeri terbilang rendah jika dibandingkan ekspor. Saat ini nikel domestik hanya berharga 30% dari harga pelabuhan muat (Freight on Board/ FOB) ekspor.

Pelaku usaha pun berharap pemerintah mampu memetakan kebutuhan bijih nikel untuk smelter, mulai dari kemampuan produksi hingga pengawasan surveyor dalam transaksi niaga nikel. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan harga komoditas mineral tersebut tidak terpukul.

(Baca: Luhut Akan Percepat Larangan Ekspor Timah, Alumina, Hingga Bauksit)

Lebih lanjut Risono mengatakan cadangan nikel harus dijadikan sebagai komoditas untuk membangun negara. Jadi harus dimanfaatkan dengan efektif dan produktif. "Semua harus ditata oleh pemerintah agar kita tidak terjebak pada Bussines to Bussines semata," ujarnya.

Adapun pada tahun ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Persetujan Ekspor (SPE) nikel sebesar 45 juta ton. Adapun realisasinya hingga saat ini baru mencapai 17 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah telah memutuskan untuk melarang ekspor biji nikel (ore) mulai tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pelarangan ekspor ore akan menguntungkan bagi pengembangan industri baterai mobil listrik.

Luhut mengatakan sebanyak 98% nikel diekspor ke Tiongkok. Padahal, biji nikel dapat dimanfaatkan sebagai material untuk membuat baterai lithium.

Dia pun menganggap pelarangan ekspor biji nikel dapat menarik produsen baterai untuk masuk Indonesia. "Jadi kita punya nikel. Dari mulai stainless steel, karton steel, kartoda, sampai lithium baterai," kata Luhut, Rabu (4/9).

(Baca: Menko Luhut Sebut Ekspor Nikel Dilarang untuk Pasok Baterai Lithium)

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan