NasDem dan PPP Khawatirkan Wacana Gerindra Gabung Pemerintah

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Happy Fajrian

12/10/2019, 18.30 WIB

Partai oposisi diperlukan untuk melakukan check and balance terhadap pemerintah.

gerindra, nasdem, ppp, partai politik, koalisi indonesia kerja
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Partai Koalisi Indonesia Kerja khawatirkan merapatnya Gerindra ke pemerintahan pasca-pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Wacana partai Gerindra yang akan bergabung dengan pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo melakukan pertemuan Jumat (11/10) sore, dikhawatirkan oleh sejumlah partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem.

"Gerindra selama ini, 10 tahun terakhir kan oposisi dan telah memberikan energi positif bagi dinamika demokrasi. Kalau kemudian ada keinginan berubah, ya itu Gerindra sendiri yang mempunyai kewenangan,” ujar Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi di D'Consulate, Jakarta, Sabtu (12/10).

Maka dari itu, dirinya pun cenderung menginginkan Gerindra tetap konsisten berada di jalur oposisi. Hal ini diperlukan sebagai pengontrol dan penyeimbang roda pemerintahan lima tahun ke depan.

(Baca: Ketua DPP Gerindra Sebut Kadernya Siap Jika Diminta Jadi Menteri)

Menurut dia, oposisi yang kritis terhadap pemerintahan tetap harus ada. Meski begitu, pihaknya tetap menyerahkan kemungkinan tersebut kepada presiden. ”Terserah Pak Jokowi. Kalau kami harus mencampuri urusan partai lain ya tidak bisa," ucap pria yang akrab disapa Awiek ini.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia cukup besar. Permasalahan tersebut tak akan selesai jika hanya dihadapi dengan koalisi pemerintahan. Pemerintah dinilai ia juga perlu sumbangsih pemikiran, tenaga dan gagasan dari segenap elemen bangsa termasuk pihak oposisi.

”Oposisi yang kritis dari parlemen harus terus ada, ya entah siapa partainya. Kami berharap check and balances itu tetap ada," katanya.

Pernyataan senada pun turut dilontarkan Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. Ia berharap semua partai di parlemen tak seluruhnya masuk dalam koalisi pemerintah.

(Baca: Partai NasDem Tegaskan Tak Masalah Jika Tak Dapat Jatah Kursi Menteri)

"Kalau semua parpol berada dalam satu kubu koalisi pemerintah, kemudian siapa yang akan melakukan check and balance? Ini akan menjadi parlemen jalanan nanti kalau semuanya ada di pemerintah," kata Irma pada kesempatan yang sama.

Namun ia menjelaskan bahwa NasDem akan menjadi kontrol dari dalam koalisi. Ia menilai, NasDem akan menjadi mitra pemerintah yang kritis, memberikan kritik yang solutif dan elegan. Jika tidak dilakukan, ini sama saja menjerumuskan pemerintah.

Meski begitu, ia pun serempak dengan Awiek dengan menyerahkan kemungkinan tersebut kepada presiden. Tetapi ia menyarankan Jokowi-Maruf harus berdiskusi terlebih dahulu kepada partai koalisi jika ingin membawa Gerindra ke dalam koalisi.

Adapun jika nantinya Jokowi memang memberikan kesempatan kepada Gerindra untuk masuk koalisi, Irma menyatakan NasDem mau tak mau akan menerimanya. Sebab, menurut dia, NasDem tetap mendukung Jokowi tanpa syarat. "Nasdem akan selalu mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan mahar," tutupnya.

(Baca: Akrabnya Jokowi dan Prabowo, Tebar Senyum hingga Swafoto Bersama)

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan