Jokowi Minta Prabowo Setop Impor dan Kembangkan Industri Alutsista

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

31/10/2019, 20.02 WIB

"Berilah waktu beberapa saat ya," kata Prabowo.

Prabowo, impor alutsista
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat akan mengikuti rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dapat menyetop impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri. Prabowo diharapkan dapat memanfaatkan anggaran kementerian untuk memacu pengembangan industri strategis di bidang pertahanan.

"Sedapat mungkin jangan smapai kita impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).

Pengembangan industri strategis harus dilakukan dari hulu sampai hilir, bekerja sama dengan BUMN dan swasta. Dengan adanya pengembangan industri strategis, Jokowi berharap Indonesia dapat memenuhi Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF).

(Baca: Prabowo Pastikan Terima Gaji Sebagai Menteri Pertahanan)

Pada 2024, target MEF Alutsista Indonesia sebesar 100%. Hingga tahun ini, perkembangan pemenuhan MEF sudah mencapai 74%. "Bahkan kita ingin agar produk-produk (alutsista) yang ada itu bisa kita ekspor," kata Jokowi.

Menanggapi permintaan Jokowi, Prabowo mengatakan dirinya dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sedang menginventarisasi berbagai masalah. Hasil inventarisasi itu diharapkan dapat menjadikan berbagai langkah dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan ke depannya tepat.

"Berilah waktu beberapa saat ya," kata Prabowo.

Sementara itu, Wahyu mengatakan, Kementerian Pertahanan akan mengalokasikan anggaran untuk berbagai industri pertahanan dalam negeri. Alokasi anggaran diberikan tak hanya kepada pihak BUMN, namun juga swasta yang dianggap mumpuni.

"Semaksimal mungkin kita akan push untuk industri dalam negeri," kata Wahyu.

(Baca: Mahfud Dapat Veto Prabowo, Gerindra Sebut Perlu Revisi UU Kementerian)

Anggaran Kementerian Pertahanan selalu mendapat porsi terbesar dalam APBN. Jumlah anggaran di Kementerian Pertahanan tahun depan yang tertinggi dibandingkan kementerian lainnya. Pada APBN 2020, anggarannya mencapai Rp 131,2 triliun atau naik Rp 21,6 triliun dibanding tahun ini. Berikut Databoks anggaran  kementerian pada 2020: 



Jumlah anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan yang didapatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR tercatat mendapat anggaran sebesar Rp 120,2 triliun pada 2020. Kementerian PUPR pada tahun ini mengantongi anggaran terbesar.

Pada APBN 2019, anggarannya mencapai Rp 108,36 triliun atau sebesar 4,4% dari total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 2.461,1 triliun. Anggaran Kementerian Pertahan tersebut merupakan terbesar kedua setelah anggaran Kementerian PUPR senilai Rp 110,7 triliun.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan