Mahfud: Saya Dukung Perppu KPK, Tapi Presiden Anggap Belum Perlu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan telah menyampaikan sikapnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai dukungan terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Namun, Jokowi menganggap tak etis apabila Perppu terbit mendahului uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita sudah menyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya. Saya mendukung Perppu. Bahwa presiden tidak, kan kita tidak bisa maksa," kata Mahfud kepada wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta (5/11).

(Baca: Penerbitan Perppu KPK Jadi Ujian Komitmen Jokowi Memberantas Korupsi)

Mahfud menyatakan sebelum menjadi menteri, dia menyampaikan kepada Jokowi mengenai perlunya Perppu KPK. Dia menyatakan ada tiga alternatif yang dapat ditempuh, yakni kajian legislatif, yudisial dan menerbitkan Perppu KPK.

"Semua saran ini disampaikan kepada presiden. Presiden sudah memutuskan belum diperlukan Perppu KPK, karena sudah ada judicial review," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan bila MK telah memutuskan uji materi atas revisi UU KPK, pemerintah akan mengevaluasi Perppu KPK. "Bila memang perlu Perppu KPK, ya kami lihat," kata mantan Ketua MK.